SUMBAWAPOST.com |™ Mataram –Struktur Belanja APBD NTB Tahun Anggaran 2025 Menjadi salah satu Perhatian Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Iqbal mengungkapkan Belanja Daerah pada 2025 masih Didominasi Belanja Operasional yang mencapai 77,81 persen.
“Struktur belanja tahun 2025 masih didominasi belanja operasional sebesar 77,81%. Kedepan, komposisi belanja perlu ditata agar lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi Pelayanan Publik dan Pembangunan,” ungkapan Iqbal.
Hal tersebut disampaikan dalam laporan Gubernur Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB saat menyampaikan pandangan Pemerintah terhadap hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabarannya.
Rapat Paripurna tersebut digelar Di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis Malam (3/9/2026) yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB HL Wirajaya, H Yek Agil dan H Muzihir, yang dihadiri Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal, sejumlah anggota DPRD NTB, perwakilan Forkopimda serta kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Dalam laporannya, Ia juga menyoroti belanja Pegawai yang perlu disesuaikan secara bertahap menuju batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan.
Iqbal menjelaskan, secara perhitungan, apabila Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami pengurangan, posisi belanja Pegawai NTB sebenarnya berada di bawah 30 persen.
Namun, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) membuat total APBD ikut menurun sehingga Persentase Belanja Pegawai justru menjadi lebih dari 31 persen.
“Terkait dengan belanja Pegawai, sesungguhnya kalau Dana Alokasi Umum tidak dikurangi, sesungguhnya kita sudah berada pada level di bawah 30%. Namun karena belanja alokasi umumnya dikurangi, sehingga sum dari APBD-nya juga ikut menurun, maka akhirnya belanja pegawai Kita menjadi lebih dari 31%. Jadi Kita yang salah memperkirakan,” ujarnya.
Menurut Iqbal, kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah untuk terus menekan pengeluaran Belanja Pegawai agar persentasenya dapat kembali berada di bawah batas yang ditargetkan.
“Jadi penurunan ini menyebabkan naiknya prosentase. Mudah-mudahan kita bisa terus menekan pengeluaran di belanja pegawai ini sehingga bisa turun di atas 30%. Tetapi situasi ini juga sudah saya sampaikan kepada MenPan, kepada MenDagri, dan juga kepada Komisi II,” katanya.
Selain struktur belanja, Iqbal juga menekankan percepatan realisasi belanja dan optimalisasi SiLPA.
Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan Kas, serta Monitoring harus disinkronkan agar realisasi belanja berjalan lebih cepat.
“Silpa yang cukup besar perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Pelayanan Publik, Pendidikan, Infrastruktur, serta Penyelesaian Kewajiban,” ujarnya.
Iqbal menegaskan, seluruh Pengelolaan Anggaran harus tetap berorientasi pada hasil dan manfaat bagi Masyarakat.
Pendidikan, Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Penanganan Stunting, dan Pengentasan Kemiskinan disebut harus menjadi perhatian utama dalam Pengelolaan Anggaran Daerah.
“Kita ingin membangun NTB dengan Anggaran yang Berkualitas, Belanja yang memberikan hasil, dan Pengelolaan Keuangan yang mampu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” tegasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
