Utang RSUP NTB Lunas, Ketua Komisi I DPRD Minta Pelayanan Kesehatan Ikut Naik Kelas

Avatar

- Jurnalis

Senin, 18 Mei 2026 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terlihat Ketua Komisi I DPRD NTB Moh Akri saat memberikan keterangan terkait pelunasan utang RSUP NTB. Ia meminta Pemerintah Provinsi NTB menjadikan keberhasilan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Terlihat Ketua Komisi I DPRD NTB Moh Akri saat memberikan keterangan terkait pelunasan utang RSUP NTB. Ia meminta Pemerintah Provinsi NTB menjadikan keberhasilan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh Akri, meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menjadikan pelunasan utang RSUP NTB sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan beban utang rumah sakit yang mencapai puluhan miliar rupiah harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memasuki babak baru dalam pengelolaan fiskal daerah yang lebih sehat, khususnya di sektor kesehatan,” ujar Akri, Senin (18/5/2026).

Akri menilai, langkah penyelesaian utang tersebut menjadi indikator positif dalam tata kelola keuangan daerah sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, pembenahan di lingkungan RSUP NTB mulai dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda.

Baca Juga :  Dislutkan Luncurkan Aplikasi MARLIN NTB: Nelayan Kini Bisa Jadi Intel Laut Lawan Illegal Fishing

Ketua Fraksi PPP DPRD NTB itu menilai pemerintahan Iqbal-Dinda telah menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah, termasuk persoalan utang rumah sakit.

Selain itu, sejumlah program prioritas daerah juga mulai direalisasikan secara bertahap sesuai visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

“Pemerintahan Iqbal-Dinda sudah membuktikan keberpihakannya terhadap rakyat NTB. Visi-misi dan janji kampanye mulai direalisasikan secara bertahap, mulai dari program Desa Berdaya, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga melunasi berbagai beban utang pemerintahan sebelumnya,” tutur Akri.

Menurut Akri, capaian tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga :  IMM Dompu Ukir Sejarah, Gelar Darul Arqom Madya Nasional Perdana

“Ini menunjukkan kepiawaian seorang pemimpin dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang sehat dan berpihak kepada rakyat. Gubernur bekerja atas nama rakyat sehingga hasil kerjanya juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Akri juga mengaku optimistis berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi NTB dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam menuntaskan berbagai persoalan daerah menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Patut kita berikan apresiasi karena pemerintahan Iqbal-Dinda perlahan namun pasti bergerak menuntaskan janji-janji kampanye. Harapannya, NTB dapat menjadi daerah yang makmur dan mendunia sebagaimana tagline Pemerintah Provinsi NTB saat ini,” kata Akri menambahkan.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Anggota DPRD NTB Minta Distribusi Elpiji Subsidi Dievaluasi, Pengawasan Agen dan Pangkalan Jadi Sorotan
Gas Elpiji 3 Kg Langka dan Tembus Rp50 Ribu, DPRD NTB Abdul Ra’uf Minta Pengawasan Distribusi Diperketat
Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:11 WIB

Anggota DPRD NTB Minta Distribusi Elpiji Subsidi Dievaluasi, Pengawasan Agen dan Pangkalan Jadi Sorotan

Rabu, 10 Juni 2026 - 08:35 WIB

Gas Elpiji 3 Kg Langka dan Tembus Rp50 Ribu, DPRD NTB Abdul Ra’uf Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Berita Terbaru