Wagub Umi Dinda Desak Perlindungan Buruh Perempuan Diperkuat, Minta Regulasi Jam Kerja Lebih Berpihak di NTB

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:55 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama Gubernur Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri dialog peringatan May Day 2026 di Kantor Dinas Nakertrans NTB.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama Gubernur Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri dialog peringatan May Day 2026 di Kantor Dinas Nakertrans NTB.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi panggung penting untuk menegaskan arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam dialog bertajuk ‘Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama’ di Kantor Dinas Nakertrans NTB, Jumat (1/5/2026), sorotan utama datang dari Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), yang secara tegas meminta penguatan regulasi bagi buruh perempuan.

Umi Dinda menilai, keberpihakan terhadap pekerja perempuan tidak cukup hanya pada aspek upah, tetapi harus menyentuh dimensi yang lebih substantif, seperti pengaturan jam kerja dan fasilitas pendukung yang memadai.

“Saya menitipkan satu harapan kepada Pak Gubernur, khususnya bagi para buruh perempuan agar mendapatkan perhatian dari seluruh asosiasi yang ada. Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu,” ujar Wagub.

Ia menekankan bahwa kompleksitas peran perempuan sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga menuntut hadirnya kebijakan yang adaptif dan responsif. Karena itu, regulasi ke depan diharapkan tidak hanya berfokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP), tetapi juga menyasar kesejahteraan spesifik pekerja perempuan.

Lebih jauh, Umi Dinda menggarisbawahi urgensi isu ini dengan merujuk pada data bahwa lebih dari 50 persen pekerja migran asal NTB adalah perempuan. Kondisi tersebut menuntut kebijakan yang tidak sekadar normatif, tetapi benar-benar implementatif dan melindungi secara nyata.

“May Day menjadi momentum untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi catatan pada tahun sebelumnya dan apa target kita sampai hari buruh selanjutnya. Kita hadir untuk mendengarkan langsung permasalahan dari berbagai asosiasi buruh agar bisa dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.

Di sisi lain, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan serikat buruh dalam setiap penyusunan kebijakan, khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja.

“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, tolong ingatkan saya. Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan,” tegas Iqbal.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan serta pendekatan realistis dalam penetapan UMP, agar kebijakan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga efektif dalam implementasi.

Pemprov NTB juga menegaskan langkah konkret dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah untuk menekan praktik utang awal keberangkatan, serta kerja sama internasional dalam pengelolaan keuangan PMI.

“Kita ingin memutus rantai ‘berangkat miskin, pulang tetap miskin’. Dengan pendampingan wealth management, PMI diharapkan memiliki unit usaha produktif saat kembali ke tanah air,” tambah Gubernur.

Tak hanya itu, rencana pembangunan sekolah berasrama bagi anak PMI menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan kualitas sumber daya manusia NTB.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam membangun dialog.

“Sepanjang sejarah May Day di NTB, baru kali ini dihadiri lengkap oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, hingga jajaran Kepala Dinas. Ini momen yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen buruh untuk mengawal janji pemerintah agar benar-benar terealisasi dalam kebijakan yang berpihak pada pekerja.

Dengan menempatkan isu buruh perempuan sebagai fokus, peringatan May Day 2026 di NTB tidak lagi sekadar seremoni, melainkan menjadi titik tekan perubahan arah kebijakan. Desakan Umi Dinda memberi sinyal kuat bahwa ke depan, kebijakan ketenagakerjaan di NTB dituntut lebih sensitif terhadap realitas sosial, bukan hanya angka, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan hidup pekerja.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB