Meski Berstatus Tersangka, PAW DPR/DPRD Tak Bisa Diproses, KPU NTB Ungkap Prinsip dan Aturannya

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 12 Februari 2026 - 16:55 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU NTB, Mataram, terkait mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2025.

Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU NTB, Mataram, terkait mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2025.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Khuwailid, menegaskan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya PKPU Nomor 3 Tahun 2025. Khuwailid menekankan, syarat utama dalam proses PAW adalah anggota legislatif yang akan digantikan harus terlebih dahulu berhenti secara resmi dari jabatannya.

“Yang harus dipastikan itu Adalah orang yang digantikan itu harus berhenti Dulu. Dia harus berhenti dulu jadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Gak bisa diganti Kalau orangnya masih ada, meskipun orangnya Statusnya tersangka. Prinsipnya KPU dalam proses PAW Itu ya, bukan orang itu tersangka atau tidak tersangka, diberhentikan atau tidak. Syarat orang yang di ganti itu syaratnya harus berhenti dulu,” kata Khuwailid saat dimintain tanggapannya sejumlah Wartawan, usai mengikuti Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 di Kantor KPU NTB, Gedung B, Kota Mataram, Kamis (12/2/2026) siang.

Baca Juga :  Bukan Musyawarah, Tapi Perang Voting: Interpelasi DAK NTB Kandas, Voting Terbuka Bongkar Siapa Bela Rakyat

Ia menjelaskan, proses PAW anggota DPR dan DPRD tidak serta-merta ditentukan KPU, melainkan harus melalui mekanisme resmi dari partai politik dan DPR sebelum disampaikan ke KPU.

“Terus yang ke dua, Permintaan dari Partai Politik lewat DPR, dan DPR baru bersurat ke KPU, untuk Meminta Nama calon Pengganti. Bukan KPU menentukan orang diganti. KPU itu bukan sifatnya menunggu, tapi pasif. Jadi KPU Tidak menunggu,” tegasnya.

Terkait penentuan calon pengganti PAW, Khuwailid menegaskan bahwa aturan sudah jelas di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025, yakni berdasarkan perolehan suara sah terbanyak berikutnya pada pemilu terakhir.

Baca Juga :  Dana Siluman DPRD NTB: KOMPAK NTB Tuding Gubernur Iqbal Diduga Otak Intelektual

“Kalau itu, syarat dalam PKPU Nomor 3 tahun 2025 ya perolehan suara sah terbanyak berikutnya. Itu ketentuan Umumnya. Jadi gak suka-suka juga kan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila ada partai politik yang mengajukan nama lain di luar ketentuan tersebut, KPU akan melakukan penelitian administratif untuk memastikan apakah calon yang diajukan memang merupakan peraih suara terbanyak berikutnya. “Nah, nanti kita lihat. Apakah yang diajukan itu, memperoleh suara terbanyak berikutnya atau tidak,” terangnya.

Sementara itu, terkait informasi adanya calon yang telah berpindah partai, Khuwailid menegaskan bahwa hal tersebut akan dilihat dari aspek keterpenuhan persyaratan sesuai regulasi.

“Terkait informasi yang sudah pindah partai seperti apa, nanti kita lihat kalau dia memang sudah pindah partai. Kalau itu kan soal keterpenuhan syarat dari sisi persyaratan. Tapi peganganti dari calon yang digantikan itu adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya,” katanya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 157 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru