SUMBAWAPOST.com | Mataram- Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Khuwailid, menegaskan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya PKPU Nomor 3 Tahun 2025. Khuwailid menekankan, syarat utama dalam proses PAW adalah anggota legislatif yang akan digantikan harus terlebih dahulu berhenti secara resmi dari jabatannya.
“Yang harus dipastikan itu Adalah orang yang digantikan itu harus berhenti Dulu. Dia harus berhenti dulu jadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Gak bisa diganti Kalau orangnya masih ada, meskipun orangnya Statusnya tersangka. Prinsipnya KPU dalam proses PAW Itu ya, bukan orang itu tersangka atau tidak tersangka, diberhentikan atau tidak. Syarat orang yang di ganti itu syaratnya harus berhenti dulu,” kata Khuwailid saat dimintain tanggapannya sejumlah Wartawan, usai mengikuti Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 di Kantor KPU NTB, Gedung B, Kota Mataram, Kamis (12/2/2026) siang.
Ia menjelaskan, proses PAW anggota DPR dan DPRD tidak serta-merta ditentukan KPU, melainkan harus melalui mekanisme resmi dari partai politik dan DPR sebelum disampaikan ke KPU.
“Terus yang ke dua, Permintaan dari Partai Politik lewat DPR, dan DPR baru bersurat ke KPU, untuk Meminta Nama calon Pengganti. Bukan KPU menentukan orang diganti. KPU itu bukan sifatnya menunggu, tapi pasif. Jadi KPU Tidak menunggu,” tegasnya.
Terkait penentuan calon pengganti PAW, Khuwailid menegaskan bahwa aturan sudah jelas di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025, yakni berdasarkan perolehan suara sah terbanyak berikutnya pada pemilu terakhir.
“Kalau itu, syarat dalam PKPU Nomor 3 tahun 2025 ya perolehan suara sah terbanyak berikutnya. Itu ketentuan Umumnya. Jadi gak suka-suka juga kan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila ada partai politik yang mengajukan nama lain di luar ketentuan tersebut, KPU akan melakukan penelitian administratif untuk memastikan apakah calon yang diajukan memang merupakan peraih suara terbanyak berikutnya. “Nah, nanti kita lihat. Apakah yang diajukan itu, memperoleh suara terbanyak berikutnya atau tidak,” terangnya.
Sementara itu, terkait informasi adanya calon yang telah berpindah partai, Khuwailid menegaskan bahwa hal tersebut akan dilihat dari aspek keterpenuhan persyaratan sesuai regulasi.
“Terkait informasi yang sudah pindah partai seperti apa, nanti kita lihat kalau dia memang sudah pindah partai. Kalau itu kan soal keterpenuhan syarat dari sisi persyaratan. Tapi peganganti dari calon yang digantikan itu adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya,” katanya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
