SUMBAWAPOST.com| Kota Bima- Pemerintah Kota Bima terus mendorong penguatan ketahanan pangan rumah tangga sebagai salah satu strategi menghadapi tekanan inflasi sekaligus menekan angka kemiskinan. Berbagai program mulai dari pemanfaatan lahan pekarangan hingga penguatan peran masyarakat terus digalakkan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Masita, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi program pemanfaatan pekarangan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya membumi di masyarakat.
“Program ini sedang kita galakkan dan sosialisasikan. Kalau sudah benar-benar membumi, insyaallah kebutuhan rumah tangga seperti cabai dan sayuran bisa kita selesaikan sendiri, paling tidak di tingkat keluarga,” jelas Masita. Saat menerima Kunjungan Dinas Kominfo Provinsi NTB dan sejumlah Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD NTB, dengan Didampingi Kadis Kominfo Kota Bima Dr Muhammad Hasyim, Didampingi Kabid Kabid Kominfo Muhidin, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima H Sukarno, di ruang Rapat Command Center Kantor Wali Kota Bima. Senin (22/12/2025).
Ia menyebutkan, salah satu inovasi yang dilakukan adalah mendorong masyarakat menanam komoditas strategis seperti cabai sebagai upaya menekan gejolak harga. Selain itu, Dinas terkait juga telah memanfaatkan halaman kantor sebagai percontohan kebun pangan.
“Di kantor kami sudah ada pemanfaatan halaman, dan insyaallah tahun 2026 nanti akan kita jadikan contoh untuk kelurahan-kelurahan lain. Kita tanam berbagai jenis sayuran seperti cabai dan tomat,” ujarnya.
Masita menambahkan, pihaknya juga telah menyalurkan bibit tanaman ke sejumlah kelurahan dan sekolah-sekolah. Namun, ia mengakui adanya keterbatasan anggaran yang berpotensi berdampak pada keberlanjutan program di tahun 2026.
“Karena keterbatasan anggaran, ada kemungkinan program ini ditiadakan tahun depan. Harapan kami, ke depan masih bisa dilanjutkan karena manfaatnya besar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, menegaskan bahwa persoalan ketahanan dan kemandirian pangan merupakan isu nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah semata.
“Kemandirian pangan harus melibatkan kontribusi masyarakat. Pendekatannya tidak hanya struktural, tapi juga kelembagaan melalui kelompok ibu-ibu dan komunitas masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, dampak inflasi lebih banyak dirasakan oleh dunia usaha. Namun demikian, sektor UMKM Kota Bima justru menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, terutama di bidang kuliner.
“UMKM kita tumbuh bagus, khususnya kuliner. Ini juga memengaruhi pola kebutuhan masyarakat yang sebagian besar dipenuhi oleh UMKM,” jelasnya.
Terkait penganggaran, Hasyim mengungkapkan bahwa struktur APBD Kota Bima mengalami tekanan cukup besar. Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp1,2 triliun, terjadi pemotongan lebih dari Rp300 miliar, sehingga menyisakan sekitar Rp700 miliar yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai.
“Akibatnya, banyak program prioritas yang terpaksa kita tunda di tahun 2026. Kita masih mencari pola-pola pembiayaan lain, baik dari provinsi maupun pusat, untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Hasyim menegaskan komitmen penuh Pemkot Bima untuk mendukung program-program strategis, termasuk Program Desa Berdaya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi.
“Program Desa Berdaya ini luar biasa. Intinya, kemiskinan tidak bisa dientaskan hanya oleh Pemerintah. Masyarakat yang mengalami harus punya inovasi dan kekuatan sendiri untuk membangun keluarganya,” tegasnya.
Ia menambahkan, secara teknis pelaksanaan program akan dijabarkan lebih lanjut oleh dinas terkait, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata, agar program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Insyaallah semua program yang diluncurkan, termasuk yang digagas Pak Gubernur, akan kita dukung penuh demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
