HMI Cabang Mataram Menggugat! Copot Kapolri, Tolak Darurat Militer, Gubernur Iqbal Turun Tangan

Avatar

- Jurnalis

Senin, 1 September 2025 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menguasai halaman depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/9/2025), dalam aksi protes yang mengguncang kota Mataram. Gelombang demonstrasi ini merupakan respon atas kekerasan aparat terhadap unjuk rasa di berbagai daerah Indonesia, termasuk tragedi tewasnya seorang driver ojek online akibat tindakan brutal polisi.

Ketua Umum HMI, L Aldiara Elang Sakti, mengingatkan pemerintah bahwa rakyat tidak bisa dibungkam.

“Beberapa pekan terakhir, kebijakan pemerintah menimbulkan kemarahan rakyat, namun dibalas dengan represifitas aparat. Kekerasan ini telah mencederai hak konstitusional warga negara. Ini warning bagi pemerintah bahwa rakyat tidak takut bersuara,” tegas Aldiara.

Aksi mahasiswa ini juga menyoroti perintah Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang disebut memerintahkan aparat untuk tidak segan menembak massa aksi, yang dinilai Aldiara bertentangan dengan jargon #PolriTegasHumanis.

“Kapolri telah gagal melakukan pendekatan humanis. Kami mendesak Kapolri dicopot. Jangan tunggu rakyat makin marah,” serunya lantang.

Selain itu, HMI Cabang Mataram menolak keras wacana darurat militer, karena dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Baca Juga :  Hamdan Kasim Sebut Ketua DPRD NTB Isvie Mulai Tidak Rasional Sikapi Hak Interpelasi DAK

Sehubungan dengan situasi nasional yang semakin memanas dan perintah penembakan dari Kapolri yang tersebar di media sosial, maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram dengan ini menyatakan sikap :

1. Mendesak Ketua Umum Partai Politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat.

2. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri yang gagal menjamin keamanan, keadilan, serta melindungi kebebasan berpendapat rakyat.

3. Menuntut aparat negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam penanganan massa aksi, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

4. Mendesak Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia untuk membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan tanpa syarat.

5. Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan Darurat Militer, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat.

6. Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap solid, bersatu, dan saling menjaga dalam barisan perjuangan.

Gubernur Iqbal Turun Tangan

Momen mengejutkan terjadi saat Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung menemui massa aksi. Di hadapan mahasiswa, ia menandatangani seluruh tuntutan HMI sebagai bukti komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi rakyat.

Baca Juga :  Gubernur Miq Iqbal Gaet Elit Senayan, Kickoff NTB Makmur Mendunia Dimulai

“Saya sudah mendengar semua aspirasi kalian dari awal sampai akhir. Apa yang kalian sampaikan, itu yang saya teruskan ke pimpinan di Jakarta. Tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan,” tegas Iqbal.

Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan mahasiswa terhadap pemerintah.

“Kalau saya salah atau ingkar janji, kalian yang pertama menegur saya. Mengawal itu memberi nasihat dan kritik, bukan menjilat. Itu cara kalian memastikan pemerintah tetap bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.

Ketua HMI, Aldiara, menyampaikan penyerahan aspirasi dengan penuh harapan.

“Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami menyerahkan tuntutan ini kepada Gubernur NTB. Aspirasi ini adalah suara masyarakat Provinsi NTB yang harus didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Aksi HMI Cabang Mataram berakhir damai, namun pesan mereka tegas yakni suara mahasiswa tidak akan berhenti, dan pemerintah harus terus dikawal.

 

Berita Terkait

Rinjani 100 Siap Digelar, 2.275 Pelari dari 38 Negara Bakal Taklukkan Gunung Rinjani
Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Dewan NTB Fakhruddin Rob Warning Keras: Target 20 Mei, Molor Siap Dipidanakan
DPR RI Mori Hanafi Turun Gunung, Soroti Bendungan Pelaparado yang Kritis dan Butuh Rp90 Miliar untuk 3.895 Hektare
Wali Kota Bima ‘Ngantor’ ke Jakarta, Jemput Proyek PUPR: Kota BISA Siap Disulap Lebih Kece
Stok Beras Gudang Bulog NTB Tembus 130 Ribu Ton, Aman untuk Kebutuhan hingga 2 Tahun
Dilaporkan Soal Sebar Nomor Gubernur NTB, Rohyatil Buka Fakta di Polda: Itu Bukan Data Pribadi
Pimpinan dan Anggota DPRD NTB Menyampaikan Ucapan Selamat Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026
Satpol PP NTB ‘Berubah Haluan’ di HUT ke-76, Dari Penertiban ke Bazar Pangan Murah
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 16:11 WIB

Rinjani 100 Siap Digelar, 2.275 Pelari dari 38 Negara Bakal Taklukkan Gunung Rinjani

Selasa, 28 April 2026 - 16:00 WIB

Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Dewan NTB Fakhruddin Rob Warning Keras: Target 20 Mei, Molor Siap Dipidanakan

Selasa, 28 April 2026 - 15:15 WIB

DPR RI Mori Hanafi Turun Gunung, Soroti Bendungan Pelaparado yang Kritis dan Butuh Rp90 Miliar untuk 3.895 Hektare

Selasa, 28 April 2026 - 12:42 WIB

Wali Kota Bima ‘Ngantor’ ke Jakarta, Jemput Proyek PUPR: Kota BISA Siap Disulap Lebih Kece

Selasa, 28 April 2026 - 12:24 WIB

Stok Beras Gudang Bulog NTB Tembus 130 Ribu Ton, Aman untuk Kebutuhan hingga 2 Tahun

Berita Terbaru