Bulog Bima Gaspol Salurkan Beras SPHP, Satgas Pangan Kawal Ketat dari Gudang ke Rakyat

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 25 Juli 2025 - 12:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima – Perum Bulog Kantor Cabang Bima di bawah naungan Kanwil NTB terus mengintensifkan distribusi Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini dilakukan dengan pengawasan ketat agar pendistribusian tepat sasaran.

“Beras SPHP ini bisa diakses langsung oleh masyarakat dan pendistribusiannya terus kami percepat,” ujar Kepala Cabang Bulog Bima, Heri Sulistyo, kepada SUMBAWAPOST.com, Jumat (25/7/2025).

Menurut Heri, penyaluran SPHP dilakukan melalui empat jalur utama yang ditetapkan pemerintah pusat. Yakni, lewat pedagang pengecer di pasar tradisional, Koperasi Merah Putih, kios-kios binaan pemda, serta program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Baca Juga :  Bawaslu NTB Ingatkan TPS Tidak Berdekatan dengan Posko Timses

“GPM ini jadi salah satu kanal strategis dalam menjangkau masyarakat dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Heri juga memastikan kualitas beras SPHP terjamin, dengan berat kemasan 5 kilogram sesuai standar dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yakni Rp12.500 per kilogram.

Baca Juga :  Bongkar Pungli Guru Terpencil, Polda NTB Geledah Kantor Dikpora Bima, Mengejutkan Ini yang Disita

“Berasnya jelas berkualitas dan beratnya tepat 5 kilogram, sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa proses distribusi dan penjualan SPHP diawasi langsung oleh Tim Satgas Pangan Daerah yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Dinas Ketahanan Pangan. Langkah ini untuk menjamin penyaluran berjalan efektif, tepat sasaran, dan membantu pengendalian harga di tengah masyarakat.

“Semua dilakukan secara terpadu agar tujuan pengendalian inflasi dan stabilisasi pangan benar-benar tercapai,” pungkas Heri.

Berita Terkait

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Minggu, 19 April 2026 - 18:32 WIB

Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat

Berita Terbaru