Joget Erotis dan Kekerasan Seksual Bikin Gubernur Miq Iqbal Gerah, NTB Siapkan Forum Pemadam Syahwat Liar

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 17 Juni 2025 - 04:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus pelecehan seksual dan fenomena perempuan yang berjoget erotis di ruang publik maupun media sosial.

Orang nomor satu di NTB ini menegaskan bahwa perempuan dan organisasi perempuan harus menjadi garda terdepan dalam memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindakan pelecehan yang makin marak terjadi.

“Perempuan dan organisasi-organisasi perempuan harus tampil di barisan terdepan dalam melawan kekerasan dan pelecehan seksual,” ujar Gubernur Iqbal Senin (16/6/2025).

Baca Juga :  NTB Jadi Tuan Rumah Konferensi Nasional Teknik Sipil ke-19: Siap Hadapi Tantangan Bencana dari Cincin Api Pasifik

Sebagai langkah konkret, Gubernur Iqbal mendukung dan menginisiasi pembentukan Forum Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (FKP2KS).

Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyusun strategi pencegahan, penanganan korban, serta edukasi masyarakat secara masif.

Rapat awal pembentukan forum ini dihadiri oleh sejumlah unsur penting di NTB, termasuk Ketua TP PKK NTB, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas P3AP2KB, Kepala Dinas Sosial, Ketua LPA NTB, perwakilan LBH APIK, serta Kepala Dinas Kominfotik NTB.

Baca Juga :  106 Desa Miskin Ekstrem di NTB Akan Dilenyapkan Sebelum 2029, Gubernur Iqbal Gaspol Lewat Program Desa Berdaya

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Yusron Hadi, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan respon cepat terhadap meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa waktu terakhir.

“Pada hari ini Pak Gubernur mengajak kita berdiskusi, dan beliau mendukung segera terbentuknya forum ini. Nantinya akan diformulasikan lebih lanjut oleh OPD terkait,” ungkap Yusron.

Melalui forum FKP2KS, Pemerintah Provinsi NTB ingin menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, responsif, dan berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Berita Terkait

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan
3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik
Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG
Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya
DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September
Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Dompu Masuk Ranah Partai, Bisa Berujung PAW
Daun Kelor Mengubah Nasib Anak Pelosok Dompu hingga Tembus Pasar Internasional
Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, DPMPTSP Dorong Ekonomi Tak Lagi Bergantung Tambang
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 13:40 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan

Minggu, 13 September 2026 - 20:13 WIB

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 September 2026 - 19:56 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG

Minggu, 13 September 2026 - 16:31 WIB

Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya

Minggu, 13 September 2026 - 14:14 WIB

DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September

Berita Terbaru

Tiga Ahli Yang Dihadirkan Tim Advokat Bersama Badai NTB Saat Mengikuti Persidangan Kasus ITE di Pengadilan Negeri Raba Bima, Jumat (11/9/2026).

Hukum & Kriminal

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:13 WIB