SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pengadaan mobil dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kembali menuai kritik. Ardiansyah, Koordinator Nasional Poling (NaSpol) NTB, menyoroti adanya kejanggalan dalam anggaran yang tercatat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.
“Terdapat dua kode RUP dengan angka yang mencurigakan: Kode RUP 55320615 senilai Rp 1,3 miliar dan Kode RUP 55319124 dengan total Rp 3,52 miliar untuk dua unit mobil dinas,” ujar Ardiansyah, Senin, 10 Maret 2025.
Ketidaksesuaian Harga, Publik Berhak Bertanya
Ardiansyah menegaskan bahwa harga satu unit mobil dinas tidak sesuai dengan pernyataan Gubernur NTB sebelumnya. Dalam pernyataannya, gubernur menyebut bahwa satu unit mobil dinas dibeli seharga Rp 1 miliar. Namun, data di SiRUP LKPP menunjukkan angka yang berbeda.
Bahkan, harga Hyundai Palisade Signature mobil yang diduga dibeli di situs resmi Hyundai tercatat Rp 1,259,500.000 per unit. “Harga ini lebih tinggi dari klaim gubernur, sehingga perlu ada penjelasan terbuka,” tambahnya.
Pejabat Harus Bertanggung Jawab
Kepala Biro Umum Setda NTB menyatakan bahwa harga mobil dinas ini lebih murah dibanding kendaraan sebelumnya. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan kontradiksi. Pada tahun 2020, gubernur saat itu menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp 1,22 miliar, sedangkan kini dengan anggaran yang lebih besar, justru tetap dilakukan pembelian.
“Jika dulu dianggap tidak perlu, kenapa sekarang tetap dibeli dengan harga lebih tinggi? Ini yang harus dijelaskan ke publik,” tegas Ardiansyah.
Transparansi Wajib. Jangan Sampai Ada yang Ditutup-Tutupi.
NaSpol NTB mendesak pemerintah daerah untuk membuka informasi terkait harga, spesifikasi, dan mekanisme pembelian mobil ini melalui sistem e-purchasing.
“Publik berhak tahu! Jangan sampai ada kesan pengadaan ini ditutupi dan tidak transparan,” cetusnya.
Selain itu, ia juga meminta gubernur lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan publik. Jika sebelumnya berjanji untuk menghemat anggaran daerah, mengapa justru mengeluarkan dana besar untuk mobil mewah?
Aparat Hukum Harus Turun Tangan
Dugaan kejanggalan dalam pengadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. “Jika ada indikasi mark-up atau penyalahgunaan anggaran, aparat harus segera bertindak. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah,” tutup Ardiansyah.
Gubernur NTB Klaim Hemat Anggaran
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI), menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi anggaran dalam pengadaan kendaraan dinas (Randis) untuk dirinya dan Wakil Gubernur. Ia mengungkapkan bahwa anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp5,7 miliar telah dikoreksi menjadi Rp2 miliar, menyusul penolakan keras dari berbagai pihak.
“Semula pagu anggaran mobil dinas gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp5,7 miliar, lalu kami pangkas menjadi Rp2 miliar. Jadi, tidak benar kalau kami membeli mobil yang mahal,” ujarnya.
Dari Rp2,7 Miliar Jadi Rp1 Miliar per Unit
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa awalnya Pemprov NTB berencana membeli Randis seharga Rp2,7 miliar per unit. Namun, ia meminta Biro Umum Setda NTB mencari opsi kendaraan yang lebih murah, hingga akhirnya diputuskan menggunakan Hyundai Palisade, masing-masing seharga Rp1 miliar.
“Mobil baru yang saya dan Wagub gunakan ini seharga Rp1 miliar per unit. Jadi totalnya Rp2 miliar. Ini bentuk penghematan anggaran,” jelas mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu.
Iqbal juga memastikan bahwa sisa anggaran dari pengadaan Randis tersebut akan dialokasikan untuk program yang lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pangkas Anggaran Pembangunan Fisik
Selain penghematan dalam pengadaan Randis, pria yang akrab disapa Mamiq Iqbal ini menegaskan bahwa pembangunan fisik yang dianggap tidak mendesak juga turut dipangkas sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran Pemprov NTB.
“Kami pangkas semua, termasuk pembangunan fisik yang tidak urgent,” tegasnya.
