SUMBAWAPOST.com, Mataram – Polresta Mataram terjunkan ratusan Personil Pengamanan aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ oleh Gabungan organisasi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai Perguruan tinggi di NTB yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis (20/02/2025). Aksi ini salah satunya merespon Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Dalam pengamanan tersebut Kepolisian Resor Kota Mataram menurunkan 358 personil gabungan dari Polresta dan Polsek Jajaran. Sebelum pelaksanaan Tugas Pengamanan segenap Personil terlibat melakukan Apel kesiapan guna mendengar beberapa arahan yang harus diperhatikan saat menjalankan tugas pengamanan.
Kabagops Polresta Mataram kepada awak media menyampaikan tugas pengamanan Dekonsentrasi seperti ini sudah menjadi tugas rutin di Polresta Mataram. Selaku ibu kota Provinsi, kota Mataram menjadi sering terjadi aksi unjuk rasa diberbagai lembaga. Oleh karena itu untuk memberikan pengawalan agar aksi unjuk rasa berjalan lancar serta kenyamanan masyarakat tidak terganggu Polresta Mataram tetap akan memberikan Pengamanan dengan menerjunkan persinil sesuai jumlah peserta unjuk rasa.
“Kali ini kita menurunkan 358 personil pengamanan unjuk rasa di Depan Kantor DPRD NTB mengingat jumlah peserta cukup banyak dan terdiri dari sejumlah BEM dari berbagai universitas,” sebut Kabagops Polresta Mataram Kompol I Gede Sumandra Khartiawan.
Ia menjelaskan secara garis besar aksi tersebut menyuarakan tentang kebijakan pemerintah yang menurut mahasiswa belum memiliki dampak positif terhadap rakyat, salah satunya anggaran pendidikan agar proporsional dimana kesejahteraan guru harus diutamakan serta biaya pendidikan yang disesuaikan dengan pendapatan masyarakat bawah, serta efesiensi anggaran yang menurut peserta aksi akan membawa dampak buruk bagi masyarakat.
“Pengamanan yang kita berikan ini yang utama demi kelancaran Aksi sehingga apa yang me jadi tuntutan tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk memberikan kelancaran aktivitas masyarakat lainnya maka pengamanan tentu sangat dibutuhkan, “jelasnya.
Kompol I Gede Sumandta menyampaikan terimakasih kepada masyarakat dan terutama peserta Dekonsentrasi yang telah melaksanakan kegiatan aksi dengan penuh tertib sehingga berjalan sesuai harapan semuanya.
Kordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB, Fardan mengatakan, mahasiswa melihat pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berpihak ke rakyat. Mahasiswa menuding tidak dipangkasnya anggaran Kementerian pertahanan dan Polri supaya negara bisa membungkam gerakan mahasiswa. “Efisiensi anggaran polisi yang harus dilakukan,” kata Fardan.
Saat berorasi, beberapa pendemo membakar keranda mayat Prabowo-Gibran sebagai bentuk protes mahasiswa. Mahasiswa mendesak agar Ketua DPRD NTB turun menemui massa aksi. “Kami ingin ketua DPRD untuk kami. Setiap kami datang ke DPRD selalu tidak menemui kami,” kata mahasiswa dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut tersebut membawa tujuh tuntutan yakni:
1. Tinjau Kembali instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal! Naikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak klas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi! Hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan!
2. Tolak Program Makan Bergizi Gratis (karena menghabiskan banyak anggaran)
3. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN- BH, cabut UU PT, Permendikbud ristek nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi,komersialisasi dan privatisasi pendidikan!
4. Jamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja!
5. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian, yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat!
6. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan dan mengabdi pada rakyat
7. Wujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional.
