SUMBAWAPOST.com, Sumbawa – Akibat Gaji di Potong oleh pihak Manajemen, ratusan karyawan melakukan protes terhadap kebijakan sebuah perusahaan mitra tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara yakni PT. Sedaya Dayu Indonesia (SDI).
Salah seorang karyawan menyampaikan, merasa sangat kecawa terhadap kebijakan keputusan yang dikeluarkan pihak Manajemen PT SDI.
“Nasib pekerja lokal kian memprihatinkan dan dipermainkan dengan penuh rekayasa dan diskriminasi hak, baik dari sisi perlakuan maupun pendapatan upah yang masih jauh dari standar dan UMR daerah sendiri, amat sangat jikalau harus dibiarkan,”Sebut pria yang tidak mau di sebut namanya, Senin 1 Oktober 2024.
Sebagai bentuk kekecewaan tersebut, sabtu tanggal 14 september 2024 ratusan orang yang berstatus karyawan melakukan protes terhadap perusahaan PT. SDI dan langsung mendatangi kantor PT. Tersebut yang berada di lokasi NCC-15 di kawasan tambang guna meminta klarifikasi dan mempertanyakan tentang hak upah karyawan, karena tidak sesuai dengan Undang-undang dan kesepakatan di PKWT.
Ceritanya, semenjak tanggal 8 agustus 2024 kami sudah dipanggil untuk tetap standby di basecamp tetapi kami belum dipekerjakan dengan alasan belum ada permintaan tambahan karyawan dilokasi kerja, tepat di tanggal 30 september baru kami dipekerjakan, sehingga terhitung 23 hari standby plus 2 hari kerja pada bulan agustus, lalu kami hanya dibayar sebesar Rp=345.000(tiga ratus empat puluh lima ribu, karena gaji pokok dipotong sebesar Rp=2.446.000 (Dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
“Lantas bagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 81 Ayat (24) UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan layak ini mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, serta upah saat tidak masuk kerja karena alasan tertentu),” sambung pria tersebut.
Selain itu, hal tersebut ditegaskan rekannya AH mengungkapkan hal yang sama. Ia sangat kecawa atas kebijakan tersebut. Katanya, Kondisi seperti ini memerlukan peran dari pemerintah wilayah setempat untuk bisa mengambil andil dan sikap yang tegas dalam mengatur masalah kesenjangan ini, “karena dikhawatirkan jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus tentang hal ini maka dapat dipastikan pembodohan ini terus berkembang dan menjadi ancaman untuk masa depan masyarakat Tana Samawa secara menyeluruh terkhusus masyarakat kabupaten KSB selaku masyarakat lingkar tambang,”tegas AH.
Apa yang dialami oleh AH dan ratusan temannya sebagai kezaliman terbesar yang mereka lakukan terhadap masyarakat lokal.
“Anehnya ketika gejolak ini coba mencari titik kebenaran dan solusi ke pihak pemerintah terkait (Disnaker KSB) wilayah setempat malah menemukan titik buntu seakan pemerintah pun menutup mata tentang kepentingan masyarakatnya,” terang AH dengan penuh kekesalan.
Sementara menyikapi hal itu, Aktivis NTB Rijal dengan tegas mengutuk kebijakan PT SDI terhadap pemotongan Gaji karyawan. “Ini adalah bentuk penindasan dan dzolim terhadap rakyat sendiri,”tegasnya.
Sehingga, sambung Rizal, hal itu harus segera di atensi oleh aparat Pemerintah.
“Pemerintah Daerah harus segera turun tangan dan diatensi soal tersebut,”terangnya.
