SUMBAWAPost, Mataram – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau dikenal juga dengan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran dengan meningkatkan produktivitas masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.
“Jumlah tenaga kerja di sektor informal di NTB sekitar 1,8 juta, sementara yang di sektor formal hanya sekitar 700 ribu. Jika tidak diarahkan dengan baik, hal ini bisa menjadi masalah karena pengangguran bisa bertambah,” ujar Aryadi. Saat membuka kegiatan Peningkatan Jejaring Kapasitas TKM Pemula Tahun 2024 sekaligus menjadi Narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, di Hotel Lombok Plaza.
Untuk itu harus ada inovasi, serta upaya dari pemerintah dan seluruh pihak terkait.
“Bagaimana caranya bukan hanya untuk mengisi kesempatan kerja dalam daerah ini, tapi juga harus menyiapkan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja nasional dan daerah lain serta mengisi kesempatan kerja di luar negeri,”katanya.
Terkait kesempatan kerja di luar negeri, Mantan Kadis Kominfotik menyebut NTB merupakan daerah ke-4 pengirim PMI terbanyak ke 108 negara. PMI yang bekerja di luar negeri itu tentu memiliki modal (gaji) dan pengalaman di luar negeri. Dengan modal uang (gaji) yang dikirim ke kampung halamannya maupun dari pengalaman dan jaringan yang diperoleh di luar negeri, itu sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha mandiri di daerah. Karena itu Aryadi menyoroti pentingnya pendampingan pelatihan wirausaha bagi para keluarga PMI dan PMI Purna.
“PMI purna ini butuh pendampingan dengan keterampilan dan latihan untuk skill wirausaha serta pelatihan manajemen usaha. Remitan yang besar harus diarahkan untuk kegiatan produktif agar mereka tidak kembali menjadi PMI,” jelas Aryadi.
