SUMBAWAPost, Mataram –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui laporan atas pembahasan pertanggungjawaban Gubernur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Menyikapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr Hasaanudin mengapresiasi persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) atas pembahasan pertanggungjawaban Gubernur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
“Kuatnya komitmen antara eksekutif dan legislatif serta visi misi dan pandangan yang sama akan memperkuat pembangunan NTB”, ujar Hassanudin di ruang rapat DPRD NTB, jalan Udayana Mataram, Rabu, 17 Juli kemarin.
Pj Gubernur juga menekankan catatan dan saran Badan Anggaran DPRD dalam hal tata kelola keuangan aset daerah, investasi dan kepegawaian untuk dilakukan perbaikan di tahun anggaran 2025 mendatang.
Dalam rapat paripurna keempat DPRD NTB, Pemprov juga menyerahkan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024.
Realisasi anggaran 2023 terdiri dari : Pendapatan Rp 5,798,11,308,325, Belanja dan transfer Rp 5,685,599,632,381, defisit atau surplus Rp 112,411,765, 943 Pembiayaan (penerimaan) Rp 62,536,729,043, Pengeluaran Rp 11,04,23.932 , Pembiayaan Netto Rp. 51,542,705,111 dan Silpa Rp. 163,944,471,55.
