Kadis Nakertrans NTB: Sekitar 70 Persen Tenaga Kerja NTB Berada di Sektor Informal

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 17 Desember 2024 - 02:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi,

Mewakili Pimpinan mengukuhkan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pelatihan Vokasi (TKDV) serta menyusun tugas dan fungsi tim di Aula Rapat Disnakertrans NTB, Senin (16/12/2024).

Pada kesempatan tersebut, Putu Aryadi menyampaikan, Tim ini sebenarnya telah dibentuk dari awal tahun 2024 dan bertanggung jawab untuk menyusun kerangka kerja revitalisasi pelatihan vokasi di NTB.

“Fokus utama adalah merancang pelatihan berbasis kebutuhan industri dan potensi daerah, seperti sektor pariwisata, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif. Selain itu, tim juga bertugas memastikan keberlanjutan program vokasi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi,”katanya.

Baca Juga :  Harga Cabai Meroket di Sumbawa Barat, Bupati Amar Turun Sidak ke Pasar

Menurutnya, Pelatihan vokasi merupakan salah satu strategi meningkatkan kualitas tenaga kerja di NTB.

“Tim ini dibentuk sebagai upaya untuk memastikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal,”ungkapnya.

Berdasarkan data statistik, mayoritas angkatan kerja di NTB masih berada di sektor informal.

“Saat ini, sekitar 70 persen tenaga kerja kita berada di sektor informal. Ke depan, kita harus mendorong peningkatan penyerapan di sektor formal dengan target menjadi 50 persen,”sebut Gede Putu Aryadi,

Baca Juga :  PJ Gubernur NTB: Narkoba dan Judi Online jadi Ancaman Serius Indonesia Emas 2045

Sektor informal yang dominan dapat menjadi rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, sambung ia, revitalisasi pelatihan vokasi diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Selain itu, penting mendorong pelaku UMKM di sektor informal untuk berekspansi ke sektor formal.

“Sektor informal, seperti UMKM, perlu kita dorong agar berkembang menjadi sektor formal yang mampu menyediakan lapangan kerja sesuai kebutuhan dunia industri,”terangnya.

Berita Terkait

IMM NTB Tolak Kenaikan Harga BBM, Desak Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan
Agam Rinjani dan Panji Petualang Ditolak Datang ke Rinjani, Tokoh Pemuda dan Ormas Lombok Timur Beberkan Alasannya
Bank NTB Syariah Kembali Salurkan KUR, Pemprov NTB: Bukan Sekadar Kredit, Tapi Harapan Baru bagi UMKM
Kapal Nelayan Hantam Karang di Gili Banta, 5 Kru Selamat Dievakuasi Sat Polairud Polres Bima Kota
Bank NTB Syariah Kembali Salurkan KUR Setelah 8 Tahun Vakum, Siapkan Rp40 Miliar untuk UMKM dan PMI
Akademisi UNBIM Soroti Lemahnya Aspek Sosiologis Perda, DPRD Kabupaten Bima Diajak Susun Regulasi yang Menjawab Kebutuhan Masyarakat
DPRD Kabupaten Bima Gandeng UNBIM untuk ‘Sekolah’ di Mataram, Perkuat Kapasitas Kawal Pembangunan
DPRD Kabupaten Bima Sekolah di Mataram, Biar Makin Jago Kawal Anggaran dan Pembangunan Daerah
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 11:48 WIB

IMM NTB Tolak Kenaikan Harga BBM, Desak Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan

Sabtu, 20 Juni 2026 - 09:06 WIB

Agam Rinjani dan Panji Petualang Ditolak Datang ke Rinjani, Tokoh Pemuda dan Ormas Lombok Timur Beberkan Alasannya

Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:43 WIB

Bank NTB Syariah Kembali Salurkan KUR, Pemprov NTB: Bukan Sekadar Kredit, Tapi Harapan Baru bagi UMKM

Sabtu, 20 Juni 2026 - 06:50 WIB

Kapal Nelayan Hantam Karang di Gili Banta, 5 Kru Selamat Dievakuasi Sat Polairud Polres Bima Kota

Jumat, 19 Juni 2026 - 20:35 WIB

Bank NTB Syariah Kembali Salurkan KUR Setelah 8 Tahun Vakum, Siapkan Rp40 Miliar untuk UMKM dan PMI

Berita Terbaru