Wagub NTB Umi Dinda Tekankan Integritas: Seleksi Komisi Informasi Harus Bebas Intervensi

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri atau akrab disapa Umi Dinda menegaskan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan independensi dalam proses seleksi anggota Komisi Informasi (KI) NTB. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Tim Panitia Seleksi (Pansel) di ruang kerjanya, Jumat (22/8).

Dalam arahannya, Wagub Umi Dinda meminta tim pansel bekerja profesional dan benar-benar menyaring calon terbaik yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki rekam jejak integritas yang teruji.

Baca Juga :  Hingga Juli 2024, Polda NTB Tangani 72 Kasus Kejahatan Terhadap Anak

“Harapan kami, tim seleksi dapat bekerja secara profesional. Lihat kemampuan, kualitas, dan integritas para calon, agar ketika dikukuhkan mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin,” tegasnya.

Menurut Umi Dinda, keberadaan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam membangun citra positif pemerintah di mata publik. Keterbukaan informasi, lanjutnya, merupakan kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur NTB Sindir Santri: Kalau Santri Sudah Bergaya-Gaya, Pasti Hilang Kesantriannya

“Masyarakat menuntut keterbukaan informasi, karena dari situlah citra pemerintah terbentuk,” tambahnya.

Menutup pertemuan, Umi Dinda mengingatkan agar pansel bebas dari kepentingan mana pun dan fokus pada kompetensi para calon.

“Kami berharap seleksi berjalan tepat waktu, tanpa intervensi, dan benar-benar menghadirkan orang-orang terbaik,” pungkasnya.

Berita Terkait

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri
Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka
Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal
Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan
Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode
Eceng Gondok Bendungan Batujai Dibidik Jadi Produk Ekspor, Disperindag NTB Dorong Industri Bernilai Tambah
Bendungan Batujai Disiapkan Jadi Hub Seaplane Pertama di Indonesia, Investasi Awal Capai Rp450 Miliar
NTB Raih WTP ke-15 Berturut-turut, Ketua DPRD Isvie Tegaskan Komitmen Kawal Rekomendasi BPK
Berita ini 78 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:17 WIB

Dari Negeri Seribu Masjid ke Negeri Seribu Perlindungan, Ketua DPRD NTB Serukan Revolusi Keselamatan Santri

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Santri di Bima Naik Penyidikan, 11 Korban Terungkap, Pimpinan Ponpes Belum Jadi Tersangka

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:22 WIB

Demokrasi Tak Boleh Pilih Kasih, KPU NTB Gandeng Sentra Paramita Rangkul Kelompok Rentan dan Marjinal

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:42 WIB

Temuan BPK RI Pada Tata Kelola Aset Pemprov NTB: Evaluasi dan Strategi Pembenahan Kedepan

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:15 WIB

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Digugat ke MK, Pemohon Minta Dibatasi Maksimal Dua Periode

Berita Terbaru