Skandal Kredit Macet Ratusan Miliar di Bank NTB Syariah: Ada ‘Dalang’ di Balik Layar? DPRD NTB Desak KPK Bongkar Tuntas

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Sebuah skandal keuangan mencengangkan terungkap di Bank NTB Syariah. Kredit macet senilai lebih dari Rp300 miliar mengguncang keuangan daerah, menimbulkan pertanyaan besar: Siapa dalang di balik ini semua?

Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan membongkar tuntas kasus ini.

“Ini bukan sekadar kredit macet biasa. Ini kerugian daerah ratusan miliar. KPK harus segera bertindak dan menyeret pihak yang bertanggung jawab,” tegas Aminurlah, Kamis 13 Maret 2025.

Dana Fantastis, Rakyat Miskin yang Menderita

Lebih dari Rp 300 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB justru ‘terjebak’ dalam kredit macet. Aminurlah menilai, jika dana tersebut disalurkan kepada petani dan UMKM, dampaknya bisa mengubah nasib ribuan warga miskin di daerah ini.

Baca Juga :  Ketua Dekranasda Beri Pesan Khusus untuk Putri Pariwisata NTB: Promosikan Budaya, Dukung Program Sosial

“Ironis! Petani sulit dapat pinjaman, tapi perusahaan besar justru dengan mudah mengakses kredit. Ada apa di balik kebijakan ini?,” cetusnya.

Siapa Aktor di Balik Kredit Macet Ini?

Yang lebih mencurigakan, Direktur Umum Bank NTB Syariah tiba-tiba mengundurkan diri! Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sedang disembunyikan?

“Direktur yang mundur harus dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak bisa lepas tangan begitu saja! Apa perannya dalam tumpukan kredit macet ini?,” ujar Aminurlah geram.

Baca Juga :  Mangrove Sekotong Dijual, Rakyat Menjerit! DPRD NTB Dikepung Aktivis Soal Sertifikat Ilegal dan Reklamasi Haram

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini tidak boleh berhenti di audit internal saja. KPK harus masuk dan mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik kebijakan ini.

KPK, Jangan Diam, Seret Dalangnya

Aminurlah juga mempertanyakan penggunaan dana CSR yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita butuh transparansi. Dana CSR itu diberikan ke siapa? Apa benar-benar bermanfaat untuk daerah atau hanya menguntungkan segelintir elite?” tandasnya.

 

Berita Terkait

Kawasan Kumuh Sumbawa Disorot Pemerintah Pusat, KSP dan Kementerian PKP Turun Tangan
Gubernur Iqbal Tantang Kadin NTB, Jangan Sekadar Seremonial, Jadilah Penggerak Ekonomi Rakyat
Faurani Kembali Dikukuhkan Pimpin Kadin NTB Periode 2025-2030, Ini Komitmennya
SMRC Ungkap Biang Kerok Elektabilitas Prabowo Merosot, Dedi Mulyadi Kini Jadi Ancaman Politik Baru
Survei SMRC Bikin Kejutan: Dedi Mulyadi 35%, Prabowo 14,5% Jika Pilpres Digelar Hari Ini
Bupati Sumbawa Jemput Bola ke NAM Air, Dorong Rute Baru Pacu Investasi dan Ekonomi
Gubernur NTB Siapkan Langkah Tegas Berantas Narkoba, Miq Iqbal: Pekan Depan Arah Penanganan Diputuskan
KPU NTB Gandeng BKKBN, Perkuat Pendidikan Demokrasi bagi Gen Z dan Pemilih Pemula
Berita ini 66 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:31 WIB

Kawasan Kumuh Sumbawa Disorot Pemerintah Pusat, KSP dan Kementerian PKP Turun Tangan

Rabu, 29 Juli 2026 - 16:40 WIB

Gubernur Iqbal Tantang Kadin NTB, Jangan Sekadar Seremonial, Jadilah Penggerak Ekonomi Rakyat

Rabu, 29 Juli 2026 - 16:03 WIB

Faurani Kembali Dikukuhkan Pimpin Kadin NTB Periode 2025-2030, Ini Komitmennya

Rabu, 29 Juli 2026 - 16:02 WIB

SMRC Ungkap Biang Kerok Elektabilitas Prabowo Merosot, Dedi Mulyadi Kini Jadi Ancaman Politik Baru

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:52 WIB

Survei SMRC Bikin Kejutan: Dedi Mulyadi 35%, Prabowo 14,5% Jika Pilpres Digelar Hari Ini

Berita Terbaru