KTM Tambora Jangan Hanya Jadi Nama, DPRD Lila Ramadhani Dorong Keberlanjutan Kawasan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 16 April 2025 - 10:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima kembali melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) pada hari ini, Selasa (15/4), dengan fokus utama pada pasal 10 hingga 13. Rapat tersebut membedah secara rinci sejumlah sistem strategis, mulai dari jaringan jalan, jaringan sungai, danau, penyeberangan, hingga transportasi udara, baik umum maupun khusus.

Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Golkar, Lila Ramadhani Sukendy, turut hadir aktif dalam pembahasan tersebut. Ia menyoroti secara khusus keberadaan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Tambora yang selama ini tercantum dalam dokumen RTRW.

Baca Juga :  Cekcok di Parkiran Berujung Bacokan di Pasar: Pria 68 Tahun Ditangkap Polsek Mataram

Menurut Lila, keberadaan KTM Tambora tidak boleh berhenti hanya sebagai penetapan kawasan di atas kertas. Ia mendorong adanya pemikiran jangka panjang terkait arah pembangunan dan keberlanjutan kawasan tersebut.

“KTM Tambora tidak cukup hanya ditetapkan dalam dokumen RTRW sebagai sebuah kawasan. Kita perlu mulai memikirkan arah keberlanjutannya ke depan. Harus ada peta jalan yang jelas,” tegas Lila di hadapan anggota pansus lainnya.

Pernyataan ini mencuat di tengah upaya pemerintah daerah menyusun peta ruang yang tidak hanya sesuai kebutuhan saat ini, tetapi juga berpandangan jauh ke depan demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Berita Terkait

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya
Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen
Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba
Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat
RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan
RAPBD NTB 2027: Rp1,05 Triliun Disiapkan untuk Benahi Birokrasi dan Pelayanan Publik
RAPBD NTB 2027: Pariwisata Kebagian Anggaran Rp487,88 Miliar
RAPBD NTB 2027 Siapkan Rp745,25 Miliar untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem di 106 Desa
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:53 WIB

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya

Rabu, 11 November 2026 - 13:23 WIB

Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen

Rabu, 11 November 2026 - 05:40 WIB

Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba

Rabu, 11 November 2026 - 05:04 WIB

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Selasa, 10 November 2026 - 14:23 WIB

RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Polda NTB Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani, melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian.

Hukum & Kriminal

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Rabu, 11 Nov 2026 - 05:04 WIB