Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin Soroti Arah Pariwisata dan Persoalan Sampah di Lombok

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 17:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Ikliluddin, melontarkan kritik sekaligus masukan tajam terkait arah pembangunan pariwisata di NTB. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Parlemen NTB di Hotel Lombok Garden, Selasa (23/09).

Dalam kesempatan itu, Ikliluddin menegaskan bahwa pariwisata memang menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi NTB. Namun, hingga kini arah dan doktrin besar pengembangannya masih kabur.

“Kita menyandarkan pertumbuhan ekonomi NTB itu di sektor pariwisata tetapi gambaran perjalanan pariwisata ke depan itu seperti apa itu belum terlihat. Nah doktrinnya itu perlu dipikirkan mau dibawa ke arah mana pariwisata NTB ini. Kita beberapa tahun yang lalu pariwisata kita sebagai pariwisata halal, setelah berakhir rezim pimpinan sebelumnya berubah. Kemudian muncul sekarang sport touring mengandalkan olahraga. Tetapi sudahkah olahraga ini menjadi titik poin para wisatawan kita? Nah saya kira ini yang perlu dipikirkan seperti apakah pariwisata NTB itu 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan,” ujarnya.

Selain arah kebijakan, ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur pariwisata. Menurutnya, dana besar banyak terserap untuk kawasan Mandalika, sementara objek wisata potensial lain masih terbengkalai.

Baca Juga :  Miliki Peran Strategis, Wagub Umi Dinda Harap PWI NTB Kawal Pemerintahan Iqbal-Dinda

“Ini ada penyimpangan di satu sisi, betapa besar anggaran pendanaan infrastruktur di kawasan Mandalika tetapi objek-objek wisata di daerah pariwisata yang lain justru masih minim. Ada banyak objek wisata kita begitu bagus, di Sekotong misalnya, tetapi akses ke sana itu luar biasa sulit. Saya kira ini yang perlu dipikirkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota bagaimana membangun akses yang mudah ke objek-objek wisata sehingga penyebaran wisatawan itu tidak hanya terkonsentrasi di Mandalika saja, bisa ke tempat-tempat lain,” jelasnya.

Ikliluddin juga menyinggung soal keterlibatan masyarakat yang dinilainya masih rendah, baik dalam aspek sumber daya manusia (SDM) maupun kesadaran menjaga lingkungan.

“Saya lihat ini banyak yang masih kurang, baik dari sisi SDM, kemudian bagaimana kesadaran dari masyarakat. Coba kita keluar itu lihat sekarang keluar dari bandara itu sampah numpuk di pinggir jalan, prihatin gitu. Makanya saya prihatin. Kita bilang Lombok ini hebat, Lombok ini indah, Lombok ini bagus tapi sampah di depan-depan pintu masuk bandara itu sampah. Kemudian lewat di bypass itu sampah di mana-mana. Bagaimana bisa kita jual objek wisata bagus sedangkan sampah di mana-mana. Tidak hanya di pinggir jalan besar, di objek besar pun sampah semua. Ini yang penting sekali diperhatikan bagaimana pelibatan masyarakat itu,” tegasnya.

Baca Juga :  PWI NTB Raih Tiga Besar Porwanas Kalsel, Inilah Daftar Peraih Medali Kontingen NTB

Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali soal program Zero Waste yang sempat digagas Pemprov NTB sebelumnya. Menurutnya, program itu cukup efektif namun terhenti seiring berakhirnya rezim lama.

“Sebelumnya kita ada program Zero Waste yaitu bagaimana mengurangi sampah di masyarakat itu menjadi bisa diatasi. Tetapi begitu rezim ini berakhir, berakhir juga program itu. Nah sekarang kaya gini, kita lihat sampah di mana-mana. Saya kira perlu didorong pelibatan masyarakat desa, pemerintah desa, untuk mengatasi persoalan sampah ini. Saya kira itu masukan saya,” pungkasnya.

Ahmad Ikliluddin menegaskan bahwa membangun pariwisata NTB tidak cukup hanya dengan infrastruktur megah di Mandalika, tetapi juga harus memastikan pemerataan pembangunan, keterlibatan masyarakat, serta komitmen menjaga kebersihan lingkungan.

 

Berita Terkait

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan
DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 15:14 WIB

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Berita Terbaru