Kemenkum NTB Dorong LBH GP Ansor Raih Akreditasi, Buka Peluang Bantuan Hukum Didukung APBN

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menerima audiensi Ketua LBH GP Ansor NTB Abdul Majid dan jajaran pengurus untuk membahas akreditasi bantuan hukum serta pelatihan paralegal.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menerima audiensi Ketua LBH GP Ansor NTB Abdul Majid dan jajaran pengurus untuk membahas akreditasi bantuan hukum serta pelatihan paralegal.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Upaya memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat terus didorong di Nusa Tenggara Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB (Kanwil

Kemenkum NTB) mendorong LBH GP Ansor NTB untuk mengikuti akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus membuka peluang dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dorongan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, saat menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid, bersama jajaran pengurus di Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Kamis (11/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana penyelenggaraan Pelatihan Paralegal pada 19–21 Juni 2026 serta peluang kolaborasi dalam memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat di NTB.

Dalam kesempatan itu, Abdul Majid mengundang Kepala Kanwil Kemenkum NTB untuk menjadi narasumber pada pelatihan tersebut. Ia juga menyampaikan komitmen LBH GP Ansor NTB untuk menjalin kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam meningkatkan kapasitas paralegal dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Baca Juga :  Kapolsek Kalimantan Turun Tangan Salurkan Air Bersih ke Warga Pujut Lombok Tengah 

Menanggapi hal tersebut, Milawati menyambut baik rencana pelatihan yang akan digelar dan menilai kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas layanan bantuan hukum di daerah.

“Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum menjadi langkah penting agar lembaga bantuan hukum dapat memberikan layanan yang lebih kuat, profesional, dan didukung melalui anggaran APBN,” ujar Milawati.

Menurutnya, status akreditasi tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap lembaga bantuan hukum, tetapi juga membuka peluang dukungan pembiayaan negara sehingga layanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Milawati juga mendorong agar pelatihan paralegal yang akan diselenggarakan melibatkan organisasi pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi.

“Kami mendorong agar pelatihan paralegal melibatkan PBH yang telah terakreditasi sehingga peserta memperoleh sertifikat yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku,” katanya.

Selain membahas penguatan bantuan hukum, Milawati turut memaparkan berbagai program edukasi hukum yang selama ini dijalankan Kanwil Kemenkum NTB melalui pelatihan paralegal di berbagai daerah.

Materi yang diberikan tidak hanya terkait bantuan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan penyalahgunaan narkotika, persoalan pertanahan, serta keimigrasian yang sering dihadapi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Milawati menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum NTB juga telah menjalin kerja sama dengan BNNP NTB dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Melalui sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan LBH GP Ansor NTB, diharapkan kapasitas paralegal semakin meningkat, layanan bantuan hukum semakin profesional, dan akses masyarakat terhadap keadilan dapat semakin luas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru