SUMBAWAPOST.com, Mataram – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menguasai halaman depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/9/2025), dalam aksi protes yang mengguncang kota Mataram. Gelombang demonstrasi ini merupakan respon atas kekerasan aparat terhadap unjuk rasa di berbagai daerah Indonesia, termasuk tragedi tewasnya seorang driver ojek online akibat tindakan brutal polisi.
Ketua Umum HMI, L Aldiara Elang Sakti, mengingatkan pemerintah bahwa rakyat tidak bisa dibungkam.
“Beberapa pekan terakhir, kebijakan pemerintah menimbulkan kemarahan rakyat, namun dibalas dengan represifitas aparat. Kekerasan ini telah mencederai hak konstitusional warga negara. Ini warning bagi pemerintah bahwa rakyat tidak takut bersuara,” tegas Aldiara.
Aksi mahasiswa ini juga menyoroti perintah Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang disebut memerintahkan aparat untuk tidak segan menembak massa aksi, yang dinilai Aldiara bertentangan dengan jargon #PolriTegasHumanis.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
“Kapolri telah gagal melakukan pendekatan humanis. Kami mendesak Kapolri dicopot. Jangan tunggu rakyat makin marah,” serunya lantang.
Selain itu, HMI Cabang Mataram menolak keras wacana darurat militer, karena dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.
Sehubungan dengan situasi nasional yang semakin memanas dan perintah penembakan dari Kapolri yang tersebar di media sosial, maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram dengan ini menyatakan sikap :
1. Mendesak Ketua Umum Partai Politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat.
2. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri yang gagal menjamin keamanan, keadilan, serta melindungi kebebasan berpendapat rakyat.
3. Menuntut aparat negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam penanganan massa aksi, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
4. Mendesak Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia untuk membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan tanpa syarat.
5. Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan Darurat Militer, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat.
6. Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap solid, bersatu, dan saling menjaga dalam barisan perjuangan.
Gubernur Iqbal Turun Tangan
Momen mengejutkan terjadi saat Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung menemui massa aksi. Di hadapan mahasiswa, ia menandatangani seluruh tuntutan HMI sebagai bukti komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi rakyat.
“Saya sudah mendengar semua aspirasi kalian dari awal sampai akhir. Apa yang kalian sampaikan, itu yang saya teruskan ke pimpinan di Jakarta. Tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan,” tegas Iqbal.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan mahasiswa terhadap pemerintah.
“Kalau saya salah atau ingkar janji, kalian yang pertama menegur saya. Mengawal itu memberi nasihat dan kritik, bukan menjilat. Itu cara kalian memastikan pemerintah tetap bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.
Ketua HMI, Aldiara, menyampaikan penyerahan aspirasi dengan penuh harapan.
“Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami menyerahkan tuntutan ini kepada Gubernur NTB. Aspirasi ini adalah suara masyarakat Provinsi NTB yang harus didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Aksi HMI Cabang Mataram berakhir damai, namun pesan mereka tegas yakni suara mahasiswa tidak akan berhenti, dan pemerintah harus terus dikawal.
