HMI Cabang Mataram Menggugat! Copot Kapolri, Tolak Darurat Militer, Gubernur Iqbal Turun Tangan

Avatar

- Jurnalis

Senin, 1 September 2025 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menguasai halaman depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/9/2025), dalam aksi protes yang mengguncang kota Mataram. Gelombang demonstrasi ini merupakan respon atas kekerasan aparat terhadap unjuk rasa di berbagai daerah Indonesia, termasuk tragedi tewasnya seorang driver ojek online akibat tindakan brutal polisi.

Ketua Umum HMI, L Aldiara Elang Sakti, mengingatkan pemerintah bahwa rakyat tidak bisa dibungkam.

“Beberapa pekan terakhir, kebijakan pemerintah menimbulkan kemarahan rakyat, namun dibalas dengan represifitas aparat. Kekerasan ini telah mencederai hak konstitusional warga negara. Ini warning bagi pemerintah bahwa rakyat tidak takut bersuara,” tegas Aldiara.

Aksi mahasiswa ini juga menyoroti perintah Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang disebut memerintahkan aparat untuk tidak segan menembak massa aksi, yang dinilai Aldiara bertentangan dengan jargon #PolriTegasHumanis.

“Kapolri telah gagal melakukan pendekatan humanis. Kami mendesak Kapolri dicopot. Jangan tunggu rakyat makin marah,” serunya lantang.

Selain itu, HMI Cabang Mataram menolak keras wacana darurat militer, karena dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Baca Juga :  Muswil PKB NTB Tetapkan Lima Kandidat Ketua DPW, Dominasi Dukungan Mengarah pada Lalu Hadrian Irfani

Sehubungan dengan situasi nasional yang semakin memanas dan perintah penembakan dari Kapolri yang tersebar di media sosial, maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram dengan ini menyatakan sikap :

1. Mendesak Ketua Umum Partai Politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat.

2. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri yang gagal menjamin keamanan, keadilan, serta melindungi kebebasan berpendapat rakyat.

3. Menuntut aparat negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam penanganan massa aksi, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

4. Mendesak Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia untuk membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan tanpa syarat.

5. Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan Darurat Militer, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat.

6. Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap solid, bersatu, dan saling menjaga dalam barisan perjuangan.

Gubernur Iqbal Turun Tangan

Momen mengejutkan terjadi saat Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung menemui massa aksi. Di hadapan mahasiswa, ia menandatangani seluruh tuntutan HMI sebagai bukti komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi rakyat.

Baca Juga :  Diklat Wirausaha, Cara Diskop UMKM NTB Entaskan Miskin Ekstrem

“Saya sudah mendengar semua aspirasi kalian dari awal sampai akhir. Apa yang kalian sampaikan, itu yang saya teruskan ke pimpinan di Jakarta. Tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan,” tegas Iqbal.

Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan mahasiswa terhadap pemerintah.

“Kalau saya salah atau ingkar janji, kalian yang pertama menegur saya. Mengawal itu memberi nasihat dan kritik, bukan menjilat. Itu cara kalian memastikan pemerintah tetap bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.

Ketua HMI, Aldiara, menyampaikan penyerahan aspirasi dengan penuh harapan.

“Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami menyerahkan tuntutan ini kepada Gubernur NTB. Aspirasi ini adalah suara masyarakat Provinsi NTB yang harus didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Aksi HMI Cabang Mataram berakhir damai, namun pesan mereka tegas yakni suara mahasiswa tidak akan berhenti, dan pemerintah harus terus dikawal.

 

Berita Terkait

Satgas Desa Berdaya Resmi Dibentuk, Pemprov NTB Siap Sikat Program Tak Tepat Sasaran hingga ke Desa
Sekda NTB Abul Chair Tegaskan Desa Berdaya Jadi Mesin Utama Pengentasan Kemiskinan
Amerika Serikat Dalami Tambang Rakyat Lantung Sumbawa, Soroti Lingkungan dan Tata Kelola SDA
NTB Terapkan Metode Baru Percepat Penanganan Stunting, Desa Sakra Lombok Timur Jadi Pilot Project
Tambang Rakyat Lantung Sumbawa Jadi Perhatian Amerika Serikat
KPU NTB dan Bawaslu NTB Touring Monitoring Coktas di Lombok Utara, Pastikan Data Pemilih Akurat
TPA Kebon Kongok di NTB Berpotensi Hasilkan 9 Juta Ton Gas Metana per Tahun, Siap Jadi Sumber Energi Alternatif
Wakil Ketua DPRD Lalu Wirajaya Hadiri Penutupan MTQ XXXI NTB 2026, Dorong Lahirnya Generasi Qurani Berprestasi
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:05 WIB

Satgas Desa Berdaya Resmi Dibentuk, Pemprov NTB Siap Sikat Program Tak Tepat Sasaran hingga ke Desa

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:59 WIB

Sekda NTB Abul Chair Tegaskan Desa Berdaya Jadi Mesin Utama Pengentasan Kemiskinan

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:45 WIB

Amerika Serikat Dalami Tambang Rakyat Lantung Sumbawa, Soroti Lingkungan dan Tata Kelola SDA

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:27 WIB

NTB Terapkan Metode Baru Percepat Penanganan Stunting, Desa Sakra Lombok Timur Jadi Pilot Project

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:19 WIB

Tambang Rakyat Lantung Sumbawa Jadi Perhatian Amerika Serikat

Berita Terbaru

Suasana diskusi antara Delegasi Konsulat Amerika Serikat dan Bupati serta perangkat daerah Kabupaten Sumbawa terkait tambang rakyat Lantung.

Pemerintahan

Tambang Rakyat Lantung Sumbawa Jadi Perhatian Amerika Serikat

Rabu, 17 Jun 2026 - 14:19 WIB