SUMBAWAPOST.com | Kota Bima-DPRD Kota Bima bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan melonjaknya harga Gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan publik.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kota Bima, Jumat (13/6/2026), dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, M. Ryan Kusuma Permadi, SH.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mbojo Bima melalui aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPRD mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 Kg yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil.
Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD Kota Bima menghadirkan OPD terkait guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi distribusi LPG bersubsidi sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi di lapangan.
Dalam rapat itu, M. Ryan Kusuma Permadi menyoroti harga LPG 3 Kg yang di tingkat masyarakat mencapai Rp50.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.000 per tabung.
Menurutnya, selain persoalan kelangkaan, distribusi LPG bersubsidi juga perlu mendapat perhatian serius karena masih ditemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. Ia menegaskan bahwa pengurangan alokasi LPG 3 Kg tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Kita harus memastikan LPG bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan distribusi harus diperketat agar tidak terjadi merugikan masyarakat,” tegasnya. dalam keterangan yang diterima media ini. Senin (15/6/2026).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Anik Kartika, SE, menjelaskan bahwa salah satu penyebab kelangkaan adalah berkurangnya pasokan LPG hingga 50 persen setiap hari libur nasional.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan stok dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki, termasuk inspeksi terhadap pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran.
DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan LPG bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
