Kawasan Kumuh Sumbawa Disorot Pemerintah Pusat, KSP dan Kementerian PKP Turun Tangan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori bersama Tim KSP dan Kementerian PKP saat rapat koordinasi verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori bersama Tim KSP dan Kementerian PKP saat rapat koordinasi verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa.

SUMBAWAPOST.com |™ Sumbawa- Kondisi kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Tim Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun langsung melakukan Verifikasi lapangan untuk mendorong Percepatan Penataan kawasan Hunian Masyarakat.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Verifikasi lapangan Bidang Perumahan dan Permukiman yang dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori bersama jajaran Pemerintah Daerah, Selasa (28/7/2026), di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia beserta rombongan, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I beserta rombongan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori menyambut baik kehadiran Tim KSP, Kementerian PKP, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan NT I sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap persoalan perumahan dan kawasan Permukiman di Sumbawa.

Wabup menjelaskan, Kabupaten Sumbawa memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Namun, masih terdapat kesenjangan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama terkait kondisi tempat tinggal Masyarakat.

Baca Juga :  Bentengi Generasi Sejak Dini, Polda NTB Masuk Sekolahh Sosialisasi Bahaya Narkoba Hingga Judi Online

Ia menyebut masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak Permanen, Rumah Panggung berbahan bambu, bahkan sebagian Masyarakat masih menempati lahan milik orang lain.

“Kalau kawasan-kawasan itu kalau tidak kita bantu tidak akan berubah,” tegas Wabup.

Menurutnya, penanganan kawasan kumuh membutuhkan intervensi dan kolaborasi berbagai pihak agar kondisi permukiman masyarakat dapat berubah menjadi lebih layak.

Wabup juga mencontohkan keberhasilan penataan Pulau Bungin yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kawasan padat dengan kondisi kumuh. Setelah mendapatkan intervensi program perumahan, kawasan tersebut kini mengalami perubahan dan jauh lebih tertata.

Ia berharap proses verifikasi lapangan yang dilakukan pemerintah pusat tidak hanya menyasar kawasan yang sudah masuk dalam data, tetapi juga mampu menjangkau kawasan kumuh lain yang belum terdata.

Menurutnya, penataan kawasan permukiman memiliki hubungan erat dengan upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan.

“Wabup berharap verifikasi lapangan ini tidak hanya menyasar kawasan yang sudah terdata, tapi juga kawasan kumuh lain yang belum terdata, karena berkaitan erat dengan pengentasan stunting dan kemiskinan,” tutupnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Fadjar Dwi Wisnuwardhani, mengatakan kehadiran KSP di Sumbawa merupakan bagian dari tugas monitoring terhadap pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden nomor 6 tentang pembangunan dari Desa.

Baca Juga :  Wagub NTB Umi Dinda Turun Tangan: Kepsek Diminta Maksimalkan Mutu Pendidikan, Jangan Setengah Hati

“Kehadiran kami ke sini sesuai dengan Asta Cita Presiden nomor 6 yaitu pembangunan dari Desa. Kami ingin melihat bagaimana program Asta Cita nomor 6 ini berjalan. Tugas kami adalah monitoring,” ujar Fadjar.

Ia menjelaskan, KSP memiliki peran dalam memastikan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar Program Pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat.

“Kami ke sini pengen melihat langsung bagaimana kawasan Permukiman kumuh. Revitalisasi yang kami lakukan supaya Masyarakat mendapat kelayakan dalam hidupnya,” jelasnya.

Fadjar yang sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP juga meminta dukungan serta masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumbawa dalam proses perbaikan program penataan kawasan permukiman.

“Berharap kami mendapat masukan, koreksi yang akan kami perbaiki. Semoga kami mendapat bantuan, arahan dan support yang akan membuat pembangunan dan perbaikan Masyarakat Sumbawa lebih baik,” pungkasnya.

Usai rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan Verifikasi lapangan ke sejumlah titik kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa sebagai langkah awal percepatan penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hunian Masyarakat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Koperasi Tambang NTB Masuk Radar KPK, Tim KPK Turun ke Diskop UKM NTB
400-an Manajer KDKMP Asal NTB, 70 Persen Ditempatkan di Luar Daerah, Rahmadin Tekankan Adaptasi Budaya
KPK Monitoring Koperasi Tambang di NTB, Rahmadin Minta Jajaran Diskop UKM NTB Siap
MotoGP Mandalika 2026 Dihibur Ungu, D`Masiv, Judika hingga AGNEZ MO, Ini Jadwal Lengkapnya
Pengalaman Saja Tak Cukup, Pembimbing Haji dan Umrah di NTB Didorong Wajib Bersertifikasi
Kado Istimewa HUT ke-81 TNI untuk Bumi Gora, Kodam XXX/Rinambora Resmi Berdiri di NTB
Pura-Pura Kehabisan Bensin dan Minta Bantuan, Pelaku Curas Ancam Korban dengan Parang
Polisi Bongkar 3 Kasus Sabu di Dompu, 18,39 Gram Diamankan, Ini Lokasi dan Pelakunya
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:10 WIB

Koperasi Tambang NTB Masuk Radar KPK, Tim KPK Turun ke Diskop UKM NTB

Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:55 WIB

400-an Manajer KDKMP Asal NTB, 70 Persen Ditempatkan di Luar Daerah, Rahmadin Tekankan Adaptasi Budaya

Selasa, 6 Oktober 2026 - 07:41 WIB

KPK Monitoring Koperasi Tambang di NTB, Rahmadin Minta Jajaran Diskop UKM NTB Siap

Senin, 5 Oktober 2026 - 21:17 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Dihibur Ungu, D`Masiv, Judika hingga AGNEZ MO, Ini Jadwal Lengkapnya

Senin, 5 Oktober 2026 - 16:28 WIB

Pengalaman Saja Tak Cukup, Pembimbing Haji dan Umrah di NTB Didorong Wajib Bersertifikasi

Berita Terbaru