SUMBAWAPOST.com |™ Jakarta- Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam dalam sembilan bulan terakhir. Temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, penurunan tersebut berjalan beriringan dengan melemahnya evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintahan.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengungkapkan dalam simulasi semi terbuka, elektabilitas Prabowo turun signifikan dari 34,9 persen pada Survei November 2025 menjadi 14,5 persen pada Survei Nasional yang digelar 5-19 Juli 2026.
Di saat yang sama, elektabilitas Dedi Mulyadi justru mengalami lonjakan. Nama Gubernur Jawa Barat tersebut naik dari 19,7 persen menjadi 35 persen dalam Periode yang sama.
“Dalam sembilan bulan terakhir, elektabilitas Prabowo di simulasi semi terbuka menurun dari 34,9 Persen menjadi 14,5 persen. Sementara di periode yang sama, elektabilitas Dedi Mulyadi naik dari 19,7 persen menjadi 35 persen,” ujar Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, dalam keterangan Dokumen yang di terima media ini. Rabu (29/7/2026).
Tidak hanya pada simulasi semi terbuka, tren serupa juga terlihat dalam simulasi dua calon presiden. Elektabilitas Prabowo tercatat turun dari 50,5 persen pada survei Februari-Maret 2026 menjadi 28,3 persen pada Juli 2026.
Sebaliknya, elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat dari 42,6 persen menjadi 59 persen.
Menurut SMRC, pola tersebut berbeda dibandingkan dengan awal masa pemerintahan dua Presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
“Tren elektabilitas Prabowo di awal periode pertamanya sebagai petahana sekarang ini memiliki pola yang berbeda dengan dua Presiden sebelumnya, SBY dan Jokowi. Elektabilitas SBY cenderung stabil, Jokowi meningkat, sementara Prabowo menurun,” kata Deni Irvani.
SMRC menilai penurunan elektabilitas Prabowo tidak terlepas dari melemahnya persepsi publik terhadap sejumlah aspek pemerintahan, mulai dari kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga program prioritas pemerintah.
“Penurunan elektabilitas Prabowo dalam sembilan bulan terakhir konsisten dengan turunnya evaluasi positif publik atas kinerjanya sebagai Presiden, serta merosotnya sentimen positif atas kondisi Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan program-program prioritas Presiden seperti MBG dan KDMP. Penurunan itu juga berdampak terhadap melemahnya elektabilitas Partai Gerindra,” jelas Deni Irvani.
Survei nasional SMRC dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 Responden yang dipilih secara acak. Dari jumlah tersebut, 605 responden diwawancarai melalui telepon dan 144 Responden melalui tatap muka.
Survei tersebut memiliki margin of error sekitar ±3,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
SMRC juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mengalami penurunan signifikan dalam sembilan bulan terakhir.
Pada survei November 2025, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 81,2 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 66,4 persen pada survei Februari-Maret 2026, sebelum kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan publik meningkat dari 16 persen menjadi 31,7 persen, lalu mencapai 46,9 persen pada Juli 2026.
“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berkaitan erat dengan merosotnya sentimen positif masyarakat terhadap kondisi Ekonomi, Politik, dan penegakan hukum di Indonesia selama periode yang sama,” kata Deni Irvani.
SMRC mencatat sentimen positif masyarakat terhadap kondisi Ekonomi turun drastis dari 40 persen pada November 2025 menjadi 15,7 persen pada Juli 2026.
Sebanyak 45,8 persen Responden menilai kondisi Ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Sementara 32,5 persen menyatakan tidak ada perubahan, dan hanya 19,7 persen yang menilai kondisi Ekonomi membaik.
Pada sektor Politik Nasional, hanya 13,5 persen responden yang menilai kondisi Politik baik. Sebaliknya, 42,8 persen menilai buruk dan 33,6 persen menilai sedang.
“Sentimen positif terhadap kondisi politik turun dari 35,8 persen pada November 2025 menjadi 13,5 persen pada Juli 2026, sementara sentimen negatif meningkat menjadi 42,8 persen,” jelas Deni.
Sementara pada aspek penegakan hukum, sebanyak 26,4 persen responden memberikan penilaian positif. Angka tersebut terdiri dari 1,9 persen menilai sangat baik dan 24,5 persen menilai baik.
Di sisi lain, 37,6 persen memberikan penilaian negatif, sedangkan 30,2 persen menilai kondisi penegakan hukum berada pada tingkat sedang.
“Trennya menunjukkan sentimen positif terhadap penegakan hukum turun dari 42,5 persen pada November 2025 menjadi 26,4 persen pada Juli 2026,” kata Deni.
SMRC kemudian membandingkan empat indikator utama, yakni kepuasan terhadap kinerja presiden, Kondisi Ekonomi, Kondisi Politik, dan penegakan Hukum.
Hasilnya menunjukkan pola yang hampir sama, yakni ketika persepsi publik terhadap Ekonomi, Politik, dan hukum menurun, tingkat kepuasan terhadap presiden juga ikut melemah.
“Ketika keempat tren tersebut diparalelkan, terlihat pola yang sangat mirip antara penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dengan penurunan penilaian positif terhadap kondisi Ekonomi, Politik, dan penegakan hukum,” ujar Deni.
Berdasarkan analisis korelasi Pearson, SMRC menyebut terdapat hubungan yang sangat kuat antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo dengan persepsi Masyarakat terhadap kondisi Makro Nasional.
“Evaluasi kinerja Presiden Prabowo berhubungan sangat kuat dengan penilaian atas kondisi Ekonomi, Kondisi Politik, dan Kondisi Penegakan Hukum, yang berarti ketiga persepsi tersebut bergerak searah dan hampir sepenuhnya menjelaskan naik-turunnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden,” tutur Deni.
SMRC menyimpulkan, penurunan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo pada Juli 2026 terjadi bersamaan dengan meningkatnya persepsi Negatif Masyarakat terhadap Kondisi Ekonomi, Politik, dan penegakan Hukum.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
