SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pembangunan Daerah tidak boleh lagi bertumpu pada asumsi semata. Menurutnya, kebijakan yang efektif dan berdampak bagi Masyarakat harus dibangun di atas fondasi Data yang Akurat, Bukti yang Kuat, serta kolaborasi lintas sektor.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka Pertemuan Tahunan ke-1 Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) di Mataram, Selasa (30/6/2026).
Forum yang mengusung tema ‘Bersama Mengelola Perikanan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Generasi Mendatang’ itu mempertemukan pemerintah pusat dan Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, serta mitra pembangunan untuk membahas arah pengelolaan perikanan berkelanjutan di NTB.
Pertemuan tersebut juga menjadi wadah penyusunan rekomendasi pengelolaan dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) strategis yang dimiliki NTB, yakni WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa tantangan Sektor Perikanan semakin kompleks dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan Masyarakat dan kondisi lapangan. “Persoalan Perikanan sangat kompleks dan tidak mungkin diselesaikan sendiri. Karena itu kami ingin bergandengan tangan dengan semua pihak untuk membangun kebijakan yang benar-benar Berbasis bukti, bukan sekadar Asumsi,” ujar Gubernur.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi NTB adalah keterbatasan Data yang presisi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Padahal, sebagai Daerah kepulauan dengan potensi kelautan yang besar, setiap keputusan harus didasarkan pada kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan Sistem pendataan terpadu yang melibatkan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah (NGO), pelaku usaha, hingga masyarakat pesisir.
Gubernur meyakini kolaborasi tersebut akan menghasilkan basis Data yang lebih komprehensif sehingga kebijakan sektor kelautan dan perikanan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selain penguatan data, Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha perikanan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan sektor perikanan tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga stok ikan di laut, tetapi juga dari terciptanya sistem bisnis yang memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha dalam rantai nilai perikanan.
“Kita tidak hanya berbicara bagaimana menjaga ikan tetap ada di laut, tetapi juga bagaimana sistem bisnisnya adil dan berkelanjutan sehingga semua pihak memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga sumber daya perikanan,” jelasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mulai memperkuat sektor budidaya sebagai pelengkap perikanan tangkap. Diversifikasi produksi melalui budidaya dinilai mampu mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di laut sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan hasil perikanan bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Syahril Abd. Raup, mengapresiasi penyelenggaraan forum KPBP yang dinilai menjadi ruang dialog penting antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan perikanan nasional.
Menurutnya, berbagai rekomendasi yang lahir dari daerah memiliki nilai strategis karena menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan berbagai kebijakan, termasuk implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT). “Forum seperti ini sangat penting karena keputusan yang lahir dari daerah menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Banyak kebijakan yang bisa diperbaiki karena adanya masukan langsung dari Daerah,” katanya.
Syahril menambahkan bahwa kualitas data menjadi faktor utama dalam menentukan arah pengelolaan perikanan di masa depan. Data yang akurat dibutuhkan untuk menentukan status stok ikan, penyaluran subsidi perikanan, hingga penyusunan kebijakan Nasional yang selaras dengan perkembangan regulasi Internasional.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menjelaskan bahwa forum KPBP merupakan implementasi kebijakan nasional dalam pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi strategis NTB yang berada di Dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional.
Ia berharap pertemuan tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat maupun daerah, mulai dari penguatan sistem pendataan, peningkatan legalitas nelayan, hingga pengembangan hilirisasi perikanan yang tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan kearifan lokal berjalan beriringan. Pengelolaan perikanan harus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga sumber daya laut agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” ujar Muslim.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyerahkan secara simbolis dokumen kapal perikanan kepada nelayan kecil asal Lombok Utara.
Legalitas kapal tersebut diharapkan dapat mempermudah nelayan mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari BBM bersubsidi hingga program pemberdayaan Ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
