Gelar Perkara di Polda: DPRD NTB Efan Limantika Tepis Tuduhan Mafia Tanah, Bukti Jual-Beli Sah Tapi Mau Digoreng

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 18 September 2025 - 10:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Anggota DPRD NTB Fraksi Golkar, Efan Limantika, geram dengan tudingan sejumlah oknum yang menyebutnya terlibat pemalsuan dokumen dan penggelapan hak atas tanah. Politisi muda asal Dompu itu mendatangi Ditreskrimum Polda NTB, Rabu (17/9), bersama penasihat hukumnya untuk menghadiri gelar perkara terkait kasus yang dituduhkan kepadanya.

“Kemarin telah dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara itu, saya sebagai terlapor menghadiri undangan. Disitu juga hadir Kabag Wasidik, ahli hukum pidana, perwakilan Irwasda, Bidpropam, penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Dompu, serta para penyidik senior Polda NTB,” ungkap Efan, Kamis (18/9).

Dalam kesempatan itu, Efan menjelaskan kronologis transaksi jual-beli tanah di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, dari awal hingga terbitnya sertifikat hak milik (SHM) atas namanya.

“Kami sudah uraikan dari awal sampai akhir secara detil proses jual-beli tanah,” katanya.

Efan menegaskan, saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) pada 2015, hadir langsung Penjual, Ibu Jaenab, istri almarhum M Saleh, dirinya sebagai Pembeli, serta saksi dari pihak notaris, termasuk anak Jaenab, Siti Nur, beserta suaminya, dan Heriadi, driver Efan. Bukti-bukti dokumentasi transaksi dan penandatanganan AJB telah diserahkan ke penyidik.

“Kami telah melampirkan sejumlah bukti berupa surat serta dokumentasi penandatanganan AJB di depan pejabat notaris,” tegasnya.

Selain itu, gugatan perdata di PN Dompu nomor 16/Pdt.G/2025/PN Dpu, oleh Sitti Nur dan saudaranya Sarifudin, turut menguatkan kebenaran proses transaksi jual-beli tersebut.

Efan mengaku geram dengan framing negatif yang beredar di media online dan sosial, yang menuduhnya terlibat praktik mafia tanah. Menurutnya, tudingan itu belum memiliki dasar hukum kuat karena belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap.

Fakta lain, pelapor hingga kini belum menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat tanah, hanya menyertakan hasil laboratorium forensik dan kuitansi atas nama pihak lain, bukan langsung dari pemilik tanah. Surat klaim tersebut diduga muncul setelah SHM atas nama Efan diterbitkan.

Baca Juga :  DPRD NTB ‘Ngebidik’ Gubernur, Aji Maman: Dekat Menteri dan Presiden Tak Berguna Kalau Program dan Duit Tak Ada Buat Daerah

Sebagai warga negara, Efan tetap menghormati dan mengikuti tahapan proses hukum yang dilakukan penyidik. Penasihat hukumnya, Apriyadi, SH., mengingatkan kepolisian untuk memproses kasus secara transparan, akuntabel, dan profesional, serta mengedepankan asas kehati-hatian dan keadilan.

“Masyarakat berhak mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan atas proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Sampai hari ini, kejelasan hukum belum kami dapatkan,” imbuh Apriyadi.

Efan juga mengimbau warga Dompu agar tidak mudah terpengaruh isu miring yang menyudutkannya sebelum ada keputusan pengadilan.

Sebelumnya, sebuah pamflet dari Pengurus Wilayah SMMI NTB mendesak aparat penegak hukum menetapkan Efan sebagai tersangka dan menyoroti dugaan intervensi politik. Menanggapi hal itu, Efan menegaskan Kami punya bukti. “Bukti Surat jual beli tanah yang sah, tapi ini mau digoreng, biasalah,” tandasnya.

 

Berita Terkait

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima
Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Diskop UKM NTB Jadi Rujukan Sumatera Barat dalam Tata Kelola Koperasi Pertambangan
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Berita ini 265 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:51 WIB

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Senin, 16 November 2026 - 16:59 WIB

Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima

Senin, 16 November 2026 - 15:28 WIB

Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Berita Terbaru