SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan perang terbuka terhadap praktik perkawinan anak dan Female Genital Mutilation (FGM). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, upaya tersebut tidak bisa dilakukan setengah-setengah, melainkan harus melalui kolaborasi multipihak yang kuat dan berbasis desa.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Forum Inspirasi Daerah Berani II NTB bertajuk ‘Sinergi Multipihak dalam Mencegah Perkawinan Anak dan Penghapusan Praktik FGM Mewujudkan NTB Makmur Mendunia’ yang digelar di Hotel Lombok Raya, Sabtu (20/12).
Gubernur menekankan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan sekaligus garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kualitas kepemimpinan kepala desa dinilainya sangat menentukan keberhasilan perlindungan perempuan dan anak di tingkat akar rumput.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga mengapresiasi dukungan mitra internasional seperti Pemerintah Kanada, Australia, dan UNICEF yang selama ini konsisten mendampingi NTB dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan penghapusan praktik FGM.
Salah satu praktik baik yang mendapat sorotan khusus adalah Gawe Gubuk, pendekatan berbasis budaya yang dinilai mampu menghadirkan solusi sosial secara partisipatif dan membumi.
“Gawe Gubuk bukan hanya program, tapi sebuah perayaan. Orang datang dengan bahagia untuk menyelesaikan isu bersama-sama. Saya berharap gagasan ini bisa dicopy di daerah lain. Bagi kepala desa yang menginisiasi ini, insyaallah ini menjadi amal jariyah yang terus mengalir,” ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, tingginya angka perkawinan anak tidak bisa diputus hanya melalui pendekatan hukum atau normatif semata. Akar persoalan sesungguhnya terletak pada kemiskinan struktural yang masih dialami masyarakat.
“Kami percaya bahwa kemiskinan adalah ‘ibu’ dari segala permasalahan sosial. Jika ibunya kita selesaikan, maka anak-anaknya akan ikut selesai. Pendekatan kita harus paralel, fokus pada isunya sekaligus fokus pada akar masalahnya,” tegasnya.
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Pemprov NTB meluncurkan Program Desa Berdaya sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Program ini mengorkestrasi berbagai sumber daya secara terpadu, mulai dari pemerintah, donor internasional, hingga sektor swasta.
Program Desa Berdaya mencakup Desa Berdaya Transformatif yang menyasar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, serta Desa Berdaya Reguler atau Tematik yang memperoleh dukungan anggaran Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas lokal.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis desa ini, Pemprov NTB optimistis upaya menekan perkawinan anak dan praktik FGM dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat menuju NTB yang makmur dan mendunia.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
