Aroma panas politik anggaran di NTB makin terasa. Dukungan agar DPRD NTB turun tangan membongkar penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp484 miliar lebih, kini datang dari kubu tak terduga yakni Eks Relawan Iqbal-Dinda. Ketua Tim Hukum mereka, M. Ihwan yang akrab disapa Bang Iwan Slank, menegaskan bahwa PUBLIK punya Hak Penuh untuk tahu Ke MANA UANG RATUSAN MILIAR ITU MENGALIR.
SUMBAWAPOST.com, Mataram-Polemik penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD NTB 2025 senilai Rp 500 miliar lebih, yang kini tersisa hanya Rp16,4 miliar di APBD Perubahan, mulai menuai reaksi keras. Dukungan agar DPRD NTB menggunakan hak politiknya untuk membongkar persoalan ini datang dari kalangan eks relawan pemenangan Iqbal-Dinda.
Ketua Tim Hukum Iqbal-Dinda, M. Ihwan yang akrab disapa Bang Iwan Slank, menegaskan sepenuhnya mendukung langkah DPRD jika dana BTT tersebut ditelusuri secara terbuka. “Publik perlu tahu ke mana penggunaan dana Rp 484 miliar lebih itu. DPRD adalah wakil rakyat, jadi kita setuju jika mereka menggunakan hak politiknya,” tegas Bang Iwan Slank. Rabu (8/10).
Menurutnya, penelusuran dana BTT lewat mekanisme hak politik DPRD sangat penting demi transparansi dan akuntabilitas anggaran. Semua pihak, katanya, wajib memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai regulasi dan tidak disalahgunakan.
“Kalau memang dana BTT dipakai untuk bayar utang daerah, itu harus dijelaskan ke DPRD. Anehnya, yang menjelaskan justru Kepala BPKAD NTB, sementara yang menggeser dana itu kabarnya tim transisi. Ini harus dibuka, apakah mekanismenya benar atau tidak,” jelasnya.
Bang Iwan Slank menilai, penggunaan hak politik DPRD merupakan bentuk kontrol konstitusional agar tidak terjadi kebocoran keuangan daerah.
“Provinsi NTB sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja, terutama dari sisi ekonomi dan keuangan,” tandasnya.
Ia juga menyambut positif pandangan akademisi dari Fakultas Hukum Unram, yang sebelumnya mendorong agar DPRD NTB segera menggunakan hak angket atau interpelasi untuk mengusut dugaan penyimpangan penggunaan BTT tersebut.
“Kami sepakat dengan usulan Pak Dekan Hukum Unram, DPRD NTB harus berani pakai hak angket dan interpelasi untuk memastikan semua penggunaan anggaran benar-benar transparan dan ketat,” pungkasnya.
