Disentil TGH Najamuddin Soal Lahan Wisata Terlantar dan Dikuasai Investor, Bupati Lombok Timur Angkat Bicara

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025 - 21:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Masyarakat Lombok Timur dan Mantan Anggota DPRD NTB 2019-2024 TGH Najamuddin Mustafa dan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin

Tokoh Masyarakat Lombok Timur dan Mantan Anggota DPRD NTB 2019-2024 TGH Najamuddin Mustafa dan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin

 

SUMBAWAPOST.com|Lombok Timur-Polemik ratusan hektare tanah wisata di pesisir selatan Lombok Timur yang dibiarkan terlantar selama puluhan tahun akhirnya mendapat respon langsung dari Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.

Menanggapi desakan keras tokoh masyarakat sekaligus mantan Anggota DPRD NTB 2019- 2024, TGH Najamuddin Mustafa, Bupati Haerul Warisin menegaskan akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

“Insya Allah akan saya atensi, Dek,” ujar Haerul Warisin singkat saat dikonfirmasi SumbawaPost. Selasa (16/12/2025)

Pernyataan Bupati ini muncul setelah TGH Najamuddin secara terbuka menyuarakan kegelisahan masyarakat Lombok Selatan atas lahan-lahan strategis pariwisata yang dikuasai investor, namun tak kunjung dibangun. Akibatnya, potensi wisata unggulan seperti Teluk Ekas, Pantai Cemara, dan kawasan pesisir selatan lainnya dinilai mati suri dan gagal mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  Malam Sunyi Pecah, Dua ‘Kurir Setan’ Ditangkap Polres Dompu Saat Nyabu Nyaris Kabur

Menurut Najamuddin, Pemkab Lombok Timur telah membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih di kawasan selatan. Namun fasilitas tersebut menjadi sia-sia karena tidak diiringi pembangunan hotel, resort, maupun fasilitas wisata akibat lahan dibiarkan terbengkalai.

Ia pun mendesak Pemkab Lombok Timur untuk berani melakukan inventarisasi dan evaluasi total terhadap tanah-tanah terlantar, sekaligus mengajukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak pengelolaan lainnya kepada pemerintah pusat terhadap investor yang tidak merealisasikan komitmen investasi.

Lebih jauh, Najamuddin menegaskan bahwa pembiaran terhadap kondisi ini bukan hanya persoalan tata kelola lahan, tetapi pengkhianatan terhadap masa depan pariwisata Lombok Timur. Ia bahkan mengancam akan menggerakkan aksi massa apabila pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret.

Baca Juga :  Pilkada 2024: Luthfi-Wahid Ingin Jadikan Lombok Timur Jadi Kabupaten Percontohan di NTB

Respon singkat Bupati Haerul Warisin kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menunggu apakah “atensi” tersebut akan berujung pada langkah tegas, atau kembali menjadi janji yang mengendap seperti tanah-tanah wisata yang puluhan tahun tak tersentuh pembangunan.

Dengan potensi pantai berkelas dunia dan panorama yang disebut-sebut melampaui kawasan wisata lain di NTB, kawasan selatan Lombok Timur kini berada di persimpangan: dibangunkan atau terus dibiarkan dikuasai pihak yang tak bertanggung jawab.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality
NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak
Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah
NTB Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional IYTA 2026, Wagub Umi Dinda Dorong Anak Muda Tembus Panggung Dunia
Wagub NTB Dukung Duta Pendidikan Indonesia 2026, Generasi Muda Diminta Jadi Agen Perubahan Pendidikan
Kabar Baik untuk Sumbawa, Proyek SPAM Hadirkan 1.516 Sambungan Rumah Baru, 6.064 Warga Jadi Penerima Manfaat
Berita ini 94 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:53 WIB

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:40 WIB

NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:31 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:29 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak

Kamis, 4 Juni 2026 - 17:18 WIB

Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah

Berita Terbaru