Di Tengah Bencana NTB, Dana BTT Rp15 Miliar Belum Digunakan, BPBD Andalkan Rp287 Juta untuk Tanggap Darurat

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 3 Februari 2026 - 19:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi banjir dan kebakaran rumah yang melanda Daerah di Kabupaten Bima, menyebabkan kerusakan permukiman dan memicu penanganan darurat oleh petugas serta warga setempat.

Kondisi banjir dan kebakaran rumah yang melanda Daerah di Kabupaten Bima, menyebabkan kerusakan permukiman dan memicu penanganan darurat oleh petugas serta warga setempat.

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menegaskan bahwa alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp15 miliar pada APBD 2026 belum digunakan untuk penanganan bencana periode Januari-Februari 2026.

Sekretaris BPBD Provinsi NTB, Ahmad Yani, S.Pd., M.M., menjelaskan bahwa dana BTT tidak langsung berada di rekening BPBD.

“Terkait dengan dana BTT, belum ada distribusi anggaran dikita (BPBD, red.),” ujar Ahmad Yani, Selasa (3/2/2026).

Ia menegaskan bahwa pengelolaan BTT berada di Kas Daerah melalui BKAD dan penggunaannya harus melalui mekanisme usulan kegiatan dari OPD terkait.

“Jadi anggaran BTT itu tidak langsung masuk anggarannya ke rekening BPBD. Tapi pengelolaannya ada di Kas Daerah dalam hal ini BKAD. OPD-OPD itu sifatnya mengusulkan kegiatan ke BKAD, nanti berdasarkan usulan kegiatan itu dibuatkan RKA-nya oleh masing-masing OPD. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 Pergub Nomor 24 tahun 2024 tentang tata cara penggunaan dana BTT,” jelasnya.

Baca Juga :  300 Warga Bima NTB Mengungsi Usai Gempa M7,7, Warga dari Desa Mana Saja? Ini Rinciannya

Dana BTT nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi sejumlah infrastruktur rusak akibat bencana, seperti jalan retak di Parado Kabupaten Bima, jalan putus di Lunyuk Kabupaten Sumbawa, kerusakan jalan di Batu Bangka, Selong Belanak Lombok Tengah, serta jalan dan jembatan di Lombok Barat dan Lombok Timur.

“Semua itu baru disusun kegiatannya. Sementara kebutuhan anggarannya masih dalam proses perhitungan. Kalau nilai anggarannya belum ditentukan. Sementara dari lokasi-lokasi tersebut sedang dalam proses pengkajian dan penyusunan DED nya,” tukasnya.

Ahmad Yani mengungkapkan keterlambatan perencanaan juga dipengaruhi lambatnya penyampaian laporan resmi kebencanaan dari kabupaten/kota.

“Kalau dibilang telat yah karena Provinsi itu bekerja atas dasar penyampaian laporan data kebencanaan dari Kabupaten dan Kota. Kalau penyampaian pernyataan Laporan Data Kebencanaannya telat disampaikan ke Provinsi maka akan berdampak juga pada kinerja kita di Provinsi,” ujarnya.

Sementara untuk penanganan tanggap darurat, BPBD masih mengandalkan anggaran rutin sebesar Rp287 juta per tahun.

“Tapi untuk saat ini, anggaran tanggap darurat dipergunakan dari dana regular BPBD, tidak ada yang bersumber dari dana BTT. Anggaran tanggap darurat yang ada di BPBD sekitar Rp287 juta untuk satu tahun. Sementara anggaran keseluruhan BPBD totalnya Rp1 Milyar,” terang Ahmad Yani.

Ia menambahkan bantuan logistik dari BNPB Pusat sudah habis didistribusikan ke sepuluh kabupaten/kota sejak Januari 2026.

“Bantuan dari BNPB Pusat itu berupa paket-paket logistic. Tapi bantuan tersebut sudah habis didistribusikan ke warga terdampak bencana di sepuluh Kabupaten dan Kota se-NTB sejak Januari tahun ini. Jadi bantuannya tidak terlalu massif karena jumlahnya yang terbatas jika dibandingkan dengan skala bencana yang terjadi,” pungkasnya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 63 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB