Bukan hanya Gunung Tambora yang pernah meletus dahsyat, kini ‘ledakan’ datang dari Senator DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid. Ia meledak dengan kritik pedas terhadap pemerintah atas masih adanya 33 titik blank spot dan 142 titik lemah sinyal di Bumi Gora. Menurutnya, digitalisasi tak boleh jadi kemewahan warga kota saja, tapi hak dasar seluruh rakyat NTB dari gunung, pesisir, hingga pulau-pulau kecil.
SUMBAWAPOST.com, Mataram- Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti serius persoalan masih adanya 33 titik blank spot dan 142 titik lemah sinyal di berbagai wilayah NTB sebagaimana dipaparkan oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB.
Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menghambat konektivitas digital, tetapi juga mengancam kesetaraan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil.
“Saya menyoroti serius persoalan masih adanya 33 titik blank spot dan 142 titik lemah sinyal di berbagai wilayah NTB sebagaimana dipaparkan oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Tentu kondisi ini tidak hanya menghambat konektivitas digital, tetapi juga mengancam kesetaraan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil,” tegas Mirah. Dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu (1/11/2025).
Senator Mirah meminta agar program pembangunan infrastruktur digital di NTB tidak berhenti pada pemetaan, melainkan segera dilanjutkan dengan tindakan nyata di lapangan.
“Saya minta agar program pembangunan infrastruktur digital di NTB tidak hanya berhenti pada pemetaan. Harus ada langkah nyata mulai dari pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baru, peningkatan kapasitas jaringan di wilayah lemah sinyal, hingga insentif bagi provider yang mau masuk ke daerah sulit,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai bahwa teknologi alternatif seperti hybrid satellite network dan community-based internet perlu dipertimbangkan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem seperti Tambora, Pulau Moyo, maupun pesisir Bima yang sulit dijangkau fiber optik.
“Saya juga menilai teknologi alternatif seperti hybrid satellite network dan community-based internet perlu dipertimbangkan untuk daerah-daerah dengan kondisi geografis ekstrem seperti Tambora, Pulau Moyo, atau wilayah pesisir Bima yang sulit dijangkau fiber optik,” tambahnya.
Sehingga, sabung Mirah Midadan, iya menyampaikan beberapa rekomendasi langkah nyata dari Pemprov NTB.
- Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Berbasis Geospasial
Senator Mirah merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun peta prioritas pembangunan BTS berbasis data geospasial.
“Kebijakan pembangunan BTS harus berbasis data geospasial agar tidak asal bangun. Fokuskan pada wilayah dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan wisata tinggi yang selama ini justru minim sinyal,” ujarnya.
- Kolaborasi Publik-Swasta untuk Akselerasi Konektivitas Digital
Keterbatasan dana daerah menurut Mirah bisa diatasi melalui skema kerja sama strategis antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan investor lokal.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dan insentif bagi pihak swasta agar mau masuk ke daerah-daerah blank spot,” tutur Senator asal Bima itu.
- Teknologi Alternatif untuk Daerah Sulit Terjangkau
Untuk kawasan kepulauan dan pegunungan seperti Tambora, Pulau Moyo, serta perbatasan Bima-Dompu, Mirah mendorong penerapan teknologi cepat dan efisien seperti hybrid satellite network, VSAT broadband, atau community-based internet.
“Kita harus realistis. Gunakan teknologi yang bisa menjangkau cepat, bukan hanya menunggu proyek besar yang belum tentu menyentuh desa-desa terpencil,” tegasnya.
- Literasi Digital dan Ekonomi Internet bagi Masyarakat
Selain infrastruktur, Mirah menilai pentingnya literasi digital dan pemanfaatan ekonomi internet di wilayah blank spot dan sinyal lemah. Menurutnya, peningkatan jaringan harus diiringi dengan pelatihan, pemberdayaan e-commerce lokal, dan digitalisasi layanan publik.
“Akses internet tanpa literasi hanya akan jadi angka di laporan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan agar bisa memanfaatkan internet untuk pendidikan, perdagangan, dan pelayanan publik,” jelasnya.
Senator Mirah menegaskan bahwa konektivitas digital harus menjadi agenda prioritas pembangunan NTB, bukan sekadar fasilitas kota besar.
“Digitalisasi bukan hak eksklusif warga kota. Masyarakat di perbatasan, pulau kecil, dan pegunungan juga berhak menikmati jaringan yang layak. Di era ini, sinyal bukan kemewahan tapi kebutuhan dasar,” pungkasnya.
