Bappeda NTB Orkestrasi GEDSI untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Wujudkan Pembangunan Inklusif

Avatar

- Jurnalis

Senin, 29 September 2025 - 16:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memberikan arahan strategis pada Lokakarya Sinkronisasi Hasil Musrenbang Tematik GEDSI dengan Dokumen RKPD 2026, Kamis (25/9/2025).

Dalam sambutannya, Iswandi menekankan pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), yang tidak hanya menjadi komitmen global, tetapi juga bagian dari target SDGs. Ia menegaskan bahwa fase implementasi harus segera dijalankan, bukan sekadar membangun persepsi atau memperkuat komitmen semata.

Baca Juga :  Fakta Baru, Begini Cara Pelaku Habisin Nyawa Pegawai Koperasi di Lombok Utara 

“Sekarang kita masuk tahap implementasi. Program NTB Inklusif yang ada dalam RPJMD harus mampu mengorkestrasi agenda kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” tegas Iswandi.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data secara detail, hingga by name, by address, agar intervensi program lebih tepat sasaran. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta berkomitmen mendukung prinsip GEDSI dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program.

Baca Juga :  Dari Dapur ke Hutan: FP3HI Jadikan Perempuan Garda Terdepan Penjaga Alam NTB

“Semua sektor harus memastikan tidak ada yang tertinggal. Baik perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan lainnya harus mendapatkan manfaat pembangunan,” tambahnya.

Iswandi menekankan pula perlunya kolaborasi lintas sektor, dengan dukungan APBD maupun APBN, untuk merealisasikan program NTB Inklusif. Melalui sinkronisasi hasil Musrenbang tematik dengan RKPD 2026, diharapkan agenda inklusif NTB dapat diimplementasikan secara nyata hingga lima tahun mendatang.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru