SUMBAWAPOST.com, Mataram- Banjir tahun masih menghantui warga Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu saat musim hujan tiba.
Menyikapi fenomen itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Marga Harun (MH) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) harus sikapi dengan serius.
“Pemerintah Daerah harus segera melakukan koordinasi sikapi banjir tahunan tersebut lintas instansi, baik Kabupaten dan Kota, Provinsi bahkan Pusat,”terang Anggota DPRD NTB Komisi I yang Membidangi Hukum dan Pemerintahan. Jum’at 4 Januari 2024.
Selain itu, melihat kondisi hutan di Bima Dompu, Aktivis HMI Yogyakarta ini mengungkapkan sangat memprihatikan, pemerintah Daerah segera melakukan Restrukturisasi birokrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
“Ini menjadi tugas penting bagi kepala Daerah kita saat ini, agar lebih serius menyikapi hal ini dan melakukan langkah yang tepat,”ungkap Marga Harun yang akrab disapa MH.
Pria Asal Dompu ini, lebih lanjut menuturkan, Hutan yang gundul memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Selain merusakan ekosistem lingkungan, hutan yang gundul akan menimbulkan bencana alam seperti banjir bandang.
“Bencana tersebut tentu akan menimbulkan kerugian, selain merusak lingkungan, merusak infrastruktur, banjir bandang bisa menimbulkan korban jiwa. Maka sudah seharusnya kita untuk menjaga serta melestarikan hutan. Kita harus bisa mencegah hutan gundul,”pesannya.
Diakui MH, untuk memulihkan Hutan yang gundul, butuh waktu, sehingga butuh langkah-langkah strategis untuk meminimalisir hal tersebut.
Menyinggung Kinerja Pemerintah selama ini, Anggota DPRD NTB Dapil VI meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu ini, diakuinya belum maksimal.
“Saya lihat pemerintah Daerah sudah bekerja, hanya saja belum maksimal. Sehingga saya mendesak Baik Bupati, Wali Kota dan Gubernur NTB harus serius menangani fenomena banjir tahunan yang terjadi di Bima, Kota Bima dan Dompu,”tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Amri Nuryadin menyampaikan, bencana banjir yang melanda wilayah Bima dan Dompu merupakan dampak alih fungsi 30.000 hektare lahan di kawasan perbukitan menjadi ladang jagung.
“Jadi, adanya alih fungsi puluhan ribu lahan ini yang menjadi penyebab bencana banjir di Bima-Dompu,” kata Amri di Mataram dilansir dari antara.com.
Menurut dia, pemicu adanya alih fungsi lahan secara masif ini berawal dari adanya program pemerintah daerah bernama Pijar (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut) yang berjalan sejak tahun 2013.
“Artinya, alih fungsi lahan ini tidak kemudian menyalahkan petani, melainkan negara yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka untuk mengelola hutan. Program Pijar ini sudah kebablasan,” ujarnya.
Dari pendataan lapangan, Walhi dalam catatan terakhir tahun 2023, ada sekitar 200 ribu hektare, dalam skala luas NTB 2,1 juta hektare, kawasan hutan beralih fungsi menjadi ladang jagung. Alih fungsi lahan itu banyak terjadi secara masif di wilayah Bima, Dompu, dan Lombok Timur.
“Jadi, selama ini tidak dilakukan pengawalan. Petani kita dijejali dengan program tadi, yang kemudian tidak ada pembatasan dari pemda setempat,” ucap dia.
