SUMBAWAPOST.com |™ Jakarta- Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Indonesia (APPMBGI) resmi memperkuat organisasinya di Nusa Tenggara Barat. Ketua Umum DPP APPMBGI, Laksamana Muda (Purn) Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD I APPMBGI NTB dalam agenda yang berlangsung di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pembentukan kepengurusan APPMBGI NTB diharapkan menjadi langkah awal untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi para pengelola dapur MBG di daerah sekaligus memperjuangkan solusi dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rivai Ras yang didampingi Koordinator Wilayah APPMBGI NTB-NTT, M. Fihiruddin, menetapkan H.M. Zaenuddin sebagai Ketua DPD I APPMBGI NTB dan R. Imam Prasetyo sebagai Sekretaris.
Turut menyaksikan penyerahan SK tersebut, Wakil Ketua APPMBGI NTB Zainal Abidin, Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan Eko Rahady, serta jajaran pengurus lainnya.
Abdul Rivai menegaskan bahwa APPMBGI hadir di tengah masa transisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“Yang pasti kita ambil posisi, jangan frontal. BGN yang salah. Pengelola juga ada yang salah. Kita harus ambil hikmah. Kalau ada yang keliru, ya kita tertibkan,” pesannya.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi bersama. Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti benang kusut yang membutuhkan penyelesaian secara hati-hati dan terukur.
Abdul Rivai menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian, mulai dari sistem pengadaan, kontrak kerja, standar pembangunan dapur, hingga pola kemitraan yang diterapkan di lapangan.
“Kalau cuma SK saja, bagaimana menagihnya jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kontrak,” katanya.
Ia juga menilai masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program yang menyebabkan munculnya berbagai keluhan dari mitra maupun pengelola dapur. “Tidak ada komitmen tertulis dalam hal ini,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Rivai menyoroti persoalan standarisasi pembangunan dapur yang dinilai belum memiliki ukuran yang jelas, sementara pola pembayaran yang diterapkan dianggap belum memperhitungkan besaran investasi yang dikeluarkan masing-masing pengelola.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut memunculkan kebingungan di lapangan, termasuk bagi investor yang telah menanamkan modal untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Lalu kita bingung, untuk mengurai dan mencari solusi atas persoalan ini sekarang memulai dari mana? Investor jelas-jelas merugi,” ucapnya.
Karena itu, APPMBGI hadir untuk menjadi jembatan antara pengelola dapur, mitra, dan pelaksana program agar berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan advokasi yang konstruktif.
“Seharusnya BGN bikin nyaman, bukan bikin gaduh seperti sekarang ini,” kata Abdul Rivai Ras.
Ia menegaskan, APPMBGI tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional. Namun di sisi lain, organisasi tersebut juga berkewajiban memastikan para pengelola dapur dan mitra tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan yang terjadi di lapangan. “Tetapi jangan kita dianggap sebagai boneka pemerintah. Jadi, kita netral aja,” tegasnya.
Abdul Rivai juga memastikan APPMBGI tidak memiliki afiliasi politik dan fokus pada pembinaan serta perlindungan terhadap para pengelola dapur MBG.
“Kita tak berafiliasi secara politik. Kita membina kawan-kawan yang bermasalah mengelola dapur, melindungi mereka. Perjuangkan hak-haknya. Kita advokasi. Agar berkesinambungan,” katanya.
Dalam diskusi yang berlangsung usai penyerahan SK, para pengurus APPMBGI DPD I NTB turut menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini dihadapi mitra serta pengelola dapur MBG di daerah.
Dengan terbentuknya kepengurusan APPMBGI NTB, organisasi ini diharapkan dapat bergerak cepat melakukan inventarisasi persoalan, memperkuat advokasi, sekaligus menjadi wadah komunikasi bagi para pengusaha dan pengelola dapur MBG di Nusa Tenggara Barat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
