SUMBAWAPOST.com| Dompu- Kuasa Hukum Penggugat, Supardin Siddik, SH., MH memberikan klarifikasi terkait berita viral mengenai penetapan tersangka Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Golkar Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) Efan Limantika dalam kasus dugaan penggelapan hak atas tanah dan pemalsuan dokumen. Klarifikasi disampaikan karena banyaknya pertanyaan dari berbagai pihak mengenai perkembangan perkara tersebut.
Supardin menjelaskan bahwa dirinya diundang oleh pihak Polda NTB pada Senin, 8 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Reskrim. Ia hadir pada pukul 14.00 WITA di ruang rapat Ditreskrimum Polda NTB untuk mengikuti Gelar Perkara Khusus.
Dalam gelar tersebut, Supardin Kamis (11/12/2025) menjelaskan pihaknya diminta memaparkan poin-poin tuntutan dari pihak Pelapor, yaitu:
- Meminta kepastian hukum atas laporan polisi yang telah naik ke tahap penyidikan, termasuk agar penyidik segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana tersebut.
- Meminta SP2HP bulanan sebagai bentuk transparansi, yang berisi perkembangan perkara, prospek penanganan, serta kendala yang dihadapi penyidik.
Setelah pemaparan, Supardin diminta menunggu di luar ruangan karena gelar perkara mengenai penetapan tersangka akan dilanjutkan secara internal.
Alumni Fakultas Hukum Unram itu menegaskan bahwa pernyataan yang sebelumnya disampaikan Direktur Reskrimum Polda NTB kepada media, yang menetapkan Efan Limantika sebagai tersangka, adalah ‘Benar’. Ia juga menyebutkan bahwa tidak hanya satu tersangka, dan diperkirakan akan muncul tersangka lain terkait kasus yang sama.
Pihaknya meminta agar Penyidik Polres Dompu segera memanggil para tersangka untuk diperiksa serta memberikan SP2HP kepada pihak pelapor sebagai bentuk transparansi proses penegakan hukum.
“Selamat Hari Jadi Reskrim. Di momentum ini, Reskrim telah menciptakan sejarah baru dengan membuktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan tidak memandang siapa pun. Penindakan hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Supardin.
Kebenaran status tersangka Efan Limantika juga ditegaskan langsung oleh Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat.
“Iya (benar tersangka),” kata Syarif ketika dikonfirmasi Rabu (10/12/2025).
Namun Syarif menegaskan bahwa penanganan penetapan tersangka tersebut bukan berada di Ditreskrimum Polda NTB, melainkan sepenuhnya ditangani oleh Sat Reskrim Polres Dompu. “Bukan Polda yang tangani,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Masdidin, belum memberikan jawaban terkait permintaan konfirmasi mengenai status tersangka anggota DPRD NTB tersebut. Pesan WhatsApp maupun sambungan telepon yang dikirim oleh media tidak mendapat respons.
Di sisi lain, Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, mengaku belum menerima informasi resmi. “Saya belum dapat info,” ujarnya singkat.
Kasus ini bermula dari transaksi jual beli tanah yang dilakukan MA pada 2011 terhadap lahan milik warga di So Nangadoro, Desa Hu’u. Pembelian dilakukan secara sah, lengkap dengan kuitansi pembayaran. Sertifikat Hak Milik Nomor 417 atas nama MS pun berada dalam penguasaan MA.
Namun pada 2013-2014, Efan Limantika yang juga mantan polisi ini disebut mulai melakukan pendekatan kepada MA dengan alasan ingin ikut menjaga aset tersebut. Seiring berjalannya waktu, MA menyerahkan sejumlah dokumen kwitansi pembelian kepada Efan.
Dugaan penyidik, dokumen tersebut kemudian disalahgunakan hingga berujung pada dugaan pemalsuan dan penggelapan hak atas lahan.
Kasus ini dilaporkan ke Polres Dompu dengan nomor laporan: LP/B/37/II/2025/SPKT/Polres Dompu/Polda NTB tertanggal 12 Februari 2025.
