SUMBAWAPOST.com |™ Lombok Barat- Persoalan anak tidak sekolah di Kabupaten Lombok Barat menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah. Sebanyak 7.364 anak tercatat tidak melanjutkan Pendidikan. Ironisnya, mayoritas merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak meneruskan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meminta intervensi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, kewenangan pengelolaan Pendidikan SMA berada di tangan Pemerintah Provinsi.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, mengungkapkan bahwa ribuan anak tersebut telah masuk dalam pendataan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat.
Dari total 7.364 anak yang tercatat tidak sekolah, baru sekitar 800 anak yang berhasil ditemukan melalui penelusuran atau tracing yang dilakukan jajaran Dikbud bersama para guru. Sementara itu, ribuan lainnya masih dalam proses pelacakan.
Nurul Adha memberikan apresiasi kepada petugas Pendidikan dan para Guru yang turun langsung menelusuri keberadaan Anak-anak tersebut. Namun, ia menilai persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi agar Anak-anak yang tidak melanjutkan Pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajar.
Ia pun secara terbuka meminta bantuan Gubernur NTB untuk menangani persoalan tersebut, terutama Anak-anak yang terhenti Pendidikannya setelah lulus SMP.
“Ini saya haturkan kepada Bapak Gubernur, mohon kami dibantu. Anak-anak tidak sekolah ini jumlahnya 7.364 dan ternyata yang banyak tidak sekolah adalah lulusan SMP mau ke SMA,” ujar Nurul Adha di sela-sela acara pelantikan Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11/2026).
Merespons permintaan Pemkab Lombok Barat, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi saat ini sedang melakukan pembenahan data Anak tidak Sekolah.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Hasil pemeriksaan menggunakan metode random sampling di sejumlah kabupaten menemukan adanya deviasi atau penyimpangan serta tingkat kesalahan data yang cukup signifikan.
Temuan itu membuat Pemprov NTB harus melakukan validasi dan pembersihan data sebelum menentukan jumlah riil anak yang benar-benar putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan ke SMA.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Kapolda NTB Turun Langsung Gerebek Sarang Narkoba di Mataram, 2 Kg Sabu dan 265 Ekstasi Disita
- Australia Lirik Potensi NTB, Dubes Roderick Bidik Kerja Sama Pariwisata, Pendidikan hingga Penerbangan
Gubernur bahkan mengaku belum dapat memastikan apakah data anak tidak sekolah di Lombok Barat sudah melalui pemeriksaan sampel tersebut.
“Kita sedang bersih-bersih data supaya kita tahu persis berapa sebenarnya yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke SMA,” tegas Gubernur.
Menurut Lalu Muhamad Iqbal, data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran. Validasi diperlukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak-anak yang membutuhkan.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan adanya rencana penerapan model pembelajaran fleksibel melalui skema kelas jemput bola bagi siswa SMA di luar sistem kelas reguler konvensional.
Kebijakan afirmatif ini dirancang untuk menjangkau Anak-anak dari keluarga petani yang kerap meninggalkan bangku sekolah karena harus membantu orang tua ketika musim panen tiba.
Selama ini, aktivitas pertanian keluarga menjadi salah satu kondisi yang dapat menghambat keberlanjutan pendidikan anak. Ketika musim panen datang, sebagian anak harus ikut bekerja membantu orang tua sehingga kesulitan mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Melalui skema tersebut, pola pembelajaran akan dibuat lebih adaptif dengan kondisi siswa. Sekolah diharapkan tidak hanya menunggu kehadiran peserta didik, tetapi juga menyesuaikan layanan pendidikan agar anak-anak tetap bisa belajar.
Gubernur menegaskan, pendekatan pendidikan harus mampu menjangkau anak-anak yang menghadapi keterbatasan kondisi keluarga.
“Kalau musim panen, sekolah yang mendekat ke mereka, bukan mereka yang dipaksa masuk sekolah,” jelas Gubernur.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
