SUMBAWAPOST.com |™ Lombok Barat- Sebanyak 7.364 anak di Kabupaten Lombok Barat tercatat tidak melanjutkan Pendidikan atau Putus Sekolah. Fakta ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, terutama karena mayoritas anak yang terdata merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak mampu melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Persoalan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meminta dukungan langsung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA berada di bawah pemerintah provinsi.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, mengungkapkan bahwa ribuan anak tersebut telah masuk dalam pendataan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat. Namun, upaya penelusuran atau tracing masih terus dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi pendidikan mereka.
Dari total 7.364 anak yang tercatat, sekitar 800 anak telah berhasil ditemukan. Sementara itu, ribuan anak lainnya masih dalam proses pelacakan.
Nurul Adha mengapresiasi langkah proaktif jajaran Dikbud Lombok Barat bersama para guru yang turun langsung menelusuri anak-anak tidak sekolah di wilayah tersebut.
Ia sekaligus meminta perhatian dan bantuan Gubernur NTB agar persoalan anak putus sekolah, khususnya lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA, mendapat penanganan bersama.
“Ini saya haturkan kepada Bapak Gubernur, mohon kami dibantu. Anak-anak tidak sekolah ini jumlahnya 7.364 dan ternyata yang banyak tidak sekolah adalah lulusan SMP mau ke SMA,” ujar Nurul Adha di sela-sela acara pelantikan Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11).
Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan validasi dan pembersihan data anak tidak sekolah.
Langkah ini dilakukan setelah pemeriksaan menggunakan metode random sampling di sejumlah kabupaten menemukan adanya penyimpangan dan tingkat kesalahan data yang cukup signifikan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi belum ingin terburu-buru menetapkan jumlah pasti anak putus sekolah sebelum seluruh data dipastikan akurat. Gubernur juga menyebut belum dapat memastikan apakah data Lombok Barat telah melalui proses pemeriksaan sampel tersebut.
“Kita sedang bersih-bersih data supaya kita tahu persis berapa sebenarnya yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke SMA,” tegas Gubernur.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Australia Lirik Potensi NTB, Dubes Roderick Bidik Kerja Sama Pariwisata, Pendidikan hingga Penerbangan
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
Menurut Lalu Muhamad Iqbal, validitas data menjadi dasar penting agar kebijakan dan intervensi pemerintah Benar-benar menyentuh Anak-anak yang membutuhkan bantuan.
“Data yang akurat juga diperlukan untuk menentukan alokasi Anggaran Daerah sekaligus mengoptimalkan dukungan pendanaan pemerintah pusat, termasuk melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk jenjang SMA,”ujarnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
