Komnas HAM Soroti Pemilu Inklusif di NTB, KPU dan Bawaslu Didorong Perkuat Aksesibilitas

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 26 Agustus 2026 - 14:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner Komnas HAM RI Pramono U Tanthowi Menyampaikan Pandangan Mengenai Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Komisioner Komnas HAM RI Pramono U Tanthowi Menyampaikan Pandangan Mengenai Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang menjunjung Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) Universal dan Non-Diskriminatif.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM RI, Pramono U Tanthowi, dalam Bedah Buku Sesi I bertema “Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilu 2024” yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi bagi penyelenggara Pemilu, Akademisi, Komnas HAM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pemenuhan hak Politik kelompok rentan.

Baca Juga :  Skandal Kredit Macet Ratusan Miliar di Bank NTB Syariah: Ada ‘Dalang’ di Balik Layar? DPRD NTB Desak KPK Bongkar Tuntas

Pramono U Tanthowi menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa menghadapi hambatan karena kondisi atau situasi yang dimilikinya.

“Penyelenggaraan Pemilu harus menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia yang Universal dan Non-Diskriminatif,” tegas Pramono U Tanthowi.

Menurutnya, setiap Warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak Politiknya dalam proses Pemilu.

Lebih lanjut, Pramono mendorong KPU dan Bawaslu untuk terus memperkuat Pelayanan, Aksesibilitas, serta regulasi agar kelompok rentan dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal.

Baca Juga :  KPU NTB Hadiri Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024: Dorong Demokrasi yang Lebih Bermakna dan Partisipatif

Di kesempatan yang sama, dari perspektif Akademisi UIN Mataram, Agus, mengapresiasi kajian Komnas HAM yang didukung data lapangan dan kerangka konseptual yang kuat.

Namun, Agus menilai implementasi rekomendasi dalam kajian tersebut membutuhkan kemauan Politik yang kuat agar dapat diterjemahkan ke dalam regulasi dan Kebijakan yang lebih konkret.

“Implementasi rekomendasi dalam kajian tersebut membutuhkan kemauan Politik yang kuat agar dapat diterjemahkan ke dalam regulasi dan Kebijakan yang lebih konkret,” tutup Agus.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda
Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028
KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran
Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028
KONI Pusat Sebut NTB Gudangnya Atlet, PON 2028 Jadi Momentum Pembuktian
KONI NTB Jangan Terjebak Konflik, Mori Hanafi: PON 2028 Sudah di Depan Mata
Wagub Umi Dinda Buka Musorprov XIII KONI NTB, PON 2028 Jadi Tantangan Besar
3.000 Orang Berebut Jadi Volunteer MotoGP Mandalika 2026, MGPA Hanya Ambil 2.500
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 08:22 WIB

Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:08 WIB

Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028

Minggu, 30 Agustus 2026 - 20:45 WIB

KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran

Minggu, 30 Agustus 2026 - 19:59 WIB

Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028

Minggu, 30 Agustus 2026 - 16:45 WIB

KONI Pusat Sebut NTB Gudangnya Atlet, PON 2028 Jadi Momentum Pembuktian

Berita Terbaru