Kawasan Kumuh Sumbawa Disorot Pemerintah Pusat, KSP dan Kementerian PKP Turun Tangan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori bersama Tim KSP dan Kementerian PKP saat rapat koordinasi verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori bersama Tim KSP dan Kementerian PKP saat rapat koordinasi verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa.

SUMBAWAPOST.com |™ Sumbawa- Kondisi kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Tim Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun langsung melakukan Verifikasi lapangan untuk mendorong Percepatan Penataan kawasan Hunian Masyarakat.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Verifikasi lapangan Bidang Perumahan dan Permukiman yang dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori bersama jajaran Pemerintah Daerah, Selasa (28/7/2026), di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia beserta rombongan, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I beserta rombongan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori menyambut baik kehadiran Tim KSP, Kementerian PKP, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan NT I sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap persoalan perumahan dan kawasan Permukiman di Sumbawa.

Wabup menjelaskan, Kabupaten Sumbawa memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Namun, masih terdapat kesenjangan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama terkait kondisi tempat tinggal Masyarakat.

Baca Juga :  Gas Program 3 Juta Rumah, Pimpinan DPR RI Sari Yuliati dan Menteri PKP Perkuat Integrasi Data Agar Tepat Sasaran

Ia menyebut masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak Permanen, Rumah Panggung berbahan bambu, bahkan sebagian Masyarakat masih menempati lahan milik orang lain.

“Kalau kawasan-kawasan itu kalau tidak kita bantu tidak akan berubah,” tegas Wabup.

Menurutnya, penanganan kawasan kumuh membutuhkan intervensi dan kolaborasi berbagai pihak agar kondisi permukiman masyarakat dapat berubah menjadi lebih layak.

Wabup juga mencontohkan keberhasilan penataan Pulau Bungin yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kawasan padat dengan kondisi kumuh. Setelah mendapatkan intervensi program perumahan, kawasan tersebut kini mengalami perubahan dan jauh lebih tertata.

Ia berharap proses verifikasi lapangan yang dilakukan pemerintah pusat tidak hanya menyasar kawasan yang sudah masuk dalam data, tetapi juga mampu menjangkau kawasan kumuh lain yang belum terdata.

Menurutnya, penataan kawasan permukiman memiliki hubungan erat dengan upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan.

“Wabup berharap verifikasi lapangan ini tidak hanya menyasar kawasan yang sudah terdata, tapi juga kawasan kumuh lain yang belum terdata, karena berkaitan erat dengan pengentasan stunting dan kemiskinan,” tutupnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Fadjar Dwi Wisnuwardhani, mengatakan kehadiran KSP di Sumbawa merupakan bagian dari tugas monitoring terhadap pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden nomor 6 tentang pembangunan dari Desa.

Baca Juga :  Sumbawa Resmi Jadi Pusat Industri Ayam Nasional, Investasi Rp1,3 Triliun Dimulai

“Kehadiran kami ke sini sesuai dengan Asta Cita Presiden nomor 6 yaitu pembangunan dari Desa. Kami ingin melihat bagaimana program Asta Cita nomor 6 ini berjalan. Tugas kami adalah monitoring,” ujar Fadjar.

Ia menjelaskan, KSP memiliki peran dalam memastikan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar Program Pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat.

“Kami ke sini pengen melihat langsung bagaimana kawasan Permukiman kumuh. Revitalisasi yang kami lakukan supaya Masyarakat mendapat kelayakan dalam hidupnya,” jelasnya.

Fadjar yang sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP juga meminta dukungan serta masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumbawa dalam proses perbaikan program penataan kawasan permukiman.

“Berharap kami mendapat masukan, koreksi yang akan kami perbaiki. Semoga kami mendapat bantuan, arahan dan support yang akan membuat pembangunan dan perbaikan Masyarakat Sumbawa lebih baik,” pungkasnya.

Usai rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan Verifikasi lapangan ke sejumlah titik kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa sebagai langkah awal percepatan penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hunian Masyarakat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

MotoGP Mandalika 2026, Gubernur NTB Minta UMKM Lokal Kebagian ‘Kue’ Ekonomi
Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan
PWI NTB di Bawah Kepemimpinan Iklil-Arul Cetak Sejarah, Gelar UKW Mandiri Terbesar
3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik
Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG
Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya
DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September
Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Dompu Masuk Ranah Partai, Bisa Berujung PAW
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 17:08 WIB

MotoGP Mandalika 2026, Gubernur NTB Minta UMKM Lokal Kebagian ‘Kue’ Ekonomi

Senin, 14 September 2026 - 13:40 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan

Minggu, 13 September 2026 - 21:44 WIB

PWI NTB di Bawah Kepemimpinan Iklil-Arul Cetak Sejarah, Gelar UKW Mandiri Terbesar

Minggu, 13 September 2026 - 20:13 WIB

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 September 2026 - 19:56 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG

Berita Terbaru

Tiga Ahli Yang Dihadirkan Tim Advokat Bersama Badai NTB Saat Mengikuti Persidangan Kasus ITE di Pengadilan Negeri Raba Bima, Jumat (11/9/2026).

Hukum & Kriminal

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:13 WIB