SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa birokrasi harus dibangun di atas sistem yang kuat, bukan bergantung pada sosok pemimpin. Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam Demokrasi, tetapi roda Pemerintahan dan pelayanan Publik tidak boleh ikut terganggu.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7/2026).
Di hadapan 60 peserta PKN yang diproyeksikan menjadi calon pemimpin Birokrasi masa depan, pria yang akrab disapa Miq Iqbal menekankan bahwa tantangan terbesar Birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program-program yang populer, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu terus berjalan meski kepemimpinan berganti.
Menurutnya, pergantian kepala daerah merupakan konsekuensi dalam Sistem Demokrasi. Namun, perubahan kepemimpinan tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada Masyarakat.
“Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem,” tegas Gubernur Miq Iqbal.
Berbekal pengalaman hampir tiga dekade sebagai diplomat, Gubernur menilai salah satu tantangan mendasar yang masih dihadapi Indonesia adalah belum kokohnya Sistem tata kelola Pemerintahan. Akibatnya, tidak sedikit proses pembangunan berjalan secara alamiah atau autopilot tanpa didukung perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih banyak berorientasi pada penanganan limbah, namun belum membangun Sistem pengelolaan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kondisi serupa juga terjadi pada pengembangan sektor Pariwisata di sejumlah Daerah yang berkembang pesat, tetapi belum sepenuhnya ditopang master plan yang komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Miq Iqbal juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dipandang sebagai solusi instan atas seluruh persoalan Birokrasi. Menurutnya, digitalisasi hanya akan memberikan hasil apabila diawali dengan pembenahan Sistem yang benar.
“Benahi Sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” ujarnya.
Iqbal menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis sebagai penjaga institutional memory atau memori kelembagaan yang memastikan pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian Kepemimpinan. Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme, integritas, serta tidak terjebak dalam kepentingan Politik jangka pendek.
“Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi Birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan Sistem,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa sistem Demokrasi sering kali melahirkan kebijakan yang bersifat populis karena hasilnya cepat terlihat dan memberikan keuntungan politik jangka pendek. Sebaliknya, membangun sistem membutuhkan keberanian, konsistensi, dan komitmen jangka panjang yang manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi berikutnya.
Selain membahas reformasi birokrasi, Gubernur juga mengajak para peserta memahami bahwa kepemimpinan saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika global. Pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia memiliki dampak langsung terhadap kondisi Ekonomi Daerah.
Karena itu, seorang pemimpin Birokrasi harus mampu membaca keterkaitan antara dinamika global, Nasional, dan daerah dalam setiap pengambilan kebijakan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan penguasaan value chain agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen komoditas, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam percaturan Ekonomi Global.
Menutup pemaparannya, Gubernur kembali menegaskan bahwa kualitas Pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh kehebatan individu, melainkan oleh kekuatan sistem yang dibangun.
“Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam Sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur mengajak seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II menjadikan pembangunan Sistem sebagai warisan terbaik bagi Birokrasi dan Masyarakat.
“Politisi memberikan visi, tetapi Birokrasi membangun Sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah Birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan Masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
