DPKP NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Perlindungan Indikasi Geografis Kangkung Lombok

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala DPKP Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menerima kunjungan kerja Tim Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah NTB dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kangkung Lombok di Kantor DPKP Provinsi NTB.

Kepala DPKP Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menerima kunjungan kerja Tim Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah NTB dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kangkung Lombok di Kantor DPKP Provinsi NTB.

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah B., SP., MM, menyampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan kerja tim Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kangkung Lombok yang telah resmi terdaftar.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala DPKP Provinsi NTB didampingi Sekretaris Dinas di ruang rapat Kepala Dinas, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi perlindungan Indikasi Geografis sekaligus memastikan status hukum tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat di kawasan penghasil Kangkung Lombok.

Baca Juga :  Kemenkum NTB Gencarkan Pengawasan Notaris, Satgas PNBP Fidusia Segera Dibentuk

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi penguatan pengawasan terhadap produk berindikasi geografis agar kualitas, keaslian, dan reputasi produk tetap terjaga.

“Perlindungan Indikasi Geografis menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas, keaslian, dan reputasi Kangkung Lombok sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat di kawasan penghasil,” ujar Kepala DPKP Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah B., SP., MM, dalam keterangan yang diterima media ini. Kamis (2/7/2026).

Selain itu, dibahas pula potensi pengembangan komoditas unggulan NTB lainnya yang memiliki karakteristik khas Daerah untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual melalui skema Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk pertanian, memperkuat identitas produk lokal, serta memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani dan pelaku usaha.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB