SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Komoditas kemiri asal Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menembus pasar Jepang dan Arab Saudi. Pemerintah Provinsi NTB kini mendorong Hilirisasi Kemiri agar Komoditas tersebut tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi mampu menghasilkan Nilai tambah yang lebih besar bagi Masyarakat.
Pengembangan kemiri menjadi salah satu langkah Pemprov NTB dalam membangun Ekonomi desa berbasis Hilirisasi dan Ekspor. Komoditas yang selama ini tumbuh di berbagai Wilayah Lombok, Bima, dan Sumbawa tersebut diarahkan untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah sekaligus memperkuat pendapatan Masyarakat di tingkat hulu.
Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Tahun 2026, hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Keuangan RI di Mataram, Kamis (24/9/2026).
Program tersebut mempertemukan lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan nasional dalam satu ekosistem untuk mendorong hilirisasi pertanian sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di sektor hulu.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan sektor pertanian dan pariwisata menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena pertumbuhan kedua sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan, fluktuasi pertumbuhan ekonomi akibat naik-turunnya industri tambang merupakan hal yang wajar. Namun, peningkatan pendapatan masyarakat lebih banyak ditentukan oleh kinerja sektor riil yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
“Kalau pertanian dan pariwisata tumbuh dua digit, saya tidak terlalu khawatir. Setiap kenaikan di dua sektor itu langsung berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, berbeda dengan mining yang dampaknya tidak selalu dirasakan secara langsung,” katanya.
Menurut Gubernur, NTB memiliki modal alam yang kuat untuk mengembangkan sektor pertanian. Kesuburan tanah di Lombok dan Sumbawa, antara lain, dipengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Rinjani dan Gunung Tambora yang membentuk karakter tanah dan mendukung pertumbuhan berbagai komoditas pertanian.
“Apapun yang ditanam di Lombok dan Sumbawa hampir pasti menghasilkan kualitas yang sangat baik. Kami percaya bahan baku terbaik ada di sini, tinggal bagaimana kita membangun ekosistem di tengahnya agar bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.
Karena itu, selain kemiri, Pemprov NTB juga melihat potensi pengembangan komoditas vanili, kakao, kopi, serta berbagai varietas tanaman lokal sebagai bagian dari penguatan basis ekonomi dan ekspor daerah.
Gubernur menilai peluang pengembangan kemiri tidak berhenti pada penjualan biji mentah. Tahap berikutnya perlu diarahkan pada pengolahan produk bernilai tambah, salah satunya minyak kemiri yang memiliki pasar pada industri kosmetik dan kesehatan.
Menurutnya, penerapan teknologi pengolahan seperti hot press maupun cold press dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas dibandingkan dengan menjual bahan baku.
“Ke depan kita jangan hanya menjual kemiri. Kita harus menjual minyak kemiri, karena di situlah nilai tambahnya jauh lebih besar,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sukatmo Padmosukarso mengatakan sinergi Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melalui Program TJSL merupakan inisiatif yang telah berjalan sejak 2022 untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, NTB dipilih karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kemaritiman, dan komoditas ekspor.
Sukatmo mengatakan LPEI sebelumnya telah mengembangkan desa devisa mete, cabai, dan kemiri di sejumlah wilayah NTB. Khusus komoditas kemiri, produk petani Lombok Tengah telah berhasil menembus pasar Arab Saudi dan Jepang.
Namun, tingginya permintaan dari kedua pasar tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Sejumlah kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan kapasitas produksi, proses pengolahan yang masih dilakukan secara manual, dan akses pasar yang belum optimal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penguatan hilirisasi kemiri terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha.
Melalui kolaborasi SMV Kementerian Keuangan bersama Pemprov NTB, program pemberdayaan kemiri akan diperluas ke 40 desa di Lombok, Sumbawa, dan Bima dengan target meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga ribuan petani.
Sekitar 60 persen penerima manfaat ditargetkan merupakan perempuan.
Dukungan program mencakup penyediaan bibit, pembangunan sentra produksi, penyediaan alat pengolahan, pelatihan, pembukaan akses pasar, hingga penanaman 11.000 pohon kemiri sebagai bagian dari penguatan ekosistem agroindustri berkelanjutan.
Peluncuran Joint Program TJSL SMV tersebut, menurut Gubernur, bukan merupakan titik akhir, melainkan awal dari kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha.
Gubernur juga menyatakan kesiapan NTB menjadi pilot project berbagai program pengembangan agroindustri nasional serta memberikan dukungan terhadap investasi yang menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.
“NTB siap menjadi pilot project. Kami siap bersinergi, mencari solusi bersama atas kebutuhan fiskal, kebutuhan pasar, dan kebutuhan pembangunan. Semua bentuk kerja sama yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat akan kami dukung sepenuhnya,” katanya.
Di hadapan pelaku UMKM dan eksportir, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi ekspor tidak cukup diukur dari keikutsertaan dalam pameran internasional. Produk daerah harus mampu memenuhi standar dan sertifikasi yang dipersyaratkan pasar global.
“Target kita bukan ikut pameran di luar negeri. Target kita adalah bisa ekspor sendiri. Pameran itu bonus, tetapi produk yang tersertifikasi internasional itulah yang akan membuka pasar dunia,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo, mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengatakan daerah perlu menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan industri, investasi, dan ekspor.
Dwi menilai Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang berhasil mempercepat transformasi ekonominya melalui penguatan kapasitas produksi, industrialisasi, dan orientasi ekspor.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja, mendorong UMKM naik kelas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengapresiasi visi pembangunan NTB “Makmur Mendunia” yang dinilai selaras dengan upaya memperluas pasar global bagi produk unggulan daerah.
Menurut Dwi, kekuatan NTB pada sektor pertanian perlu ditransformasikan dari sekadar kegiatan produksi menjadi agribisnis dan agroindustri terintegrasi sehingga nilai tambahnya dapat lebih banyak dinikmati masyarakat di daerah.
Program TJSL SMV dengan komoditas kemiri, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembangunan ekosistem ekspor dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit, modernisasi pascapanen, pengolahan, hingga pembukaan akses pasar internasional.
Ia berharap kolaborasi antara Pemprov NTB dan SMV Kementerian Keuangan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia Timur dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Peluncuran Joint Program TJSL SMV 2026 turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara LPEI dan Pemprov NTB, penyerahan Buku Potensi Ekspor NTB, pelepasan ekspor simbolis kemiri ke Jepang dan vanili ke Amerika Serikat, serta pameran produk unggulan dari 16 UMKM binaan SMV.
Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekspor NTB, dengan menempatkan komoditas lokal dan ekonomi desa sebagai bagian dari rantai nilai global.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
