Sensus Ekonomi 2026 NTB Dikebut, 658 Ribu Usaha Bakal Didata Door to Door

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 21 Juni 2026 - 04:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB didampingi Sekda NTB bersama Anggota DPR RI, Kepala BPS RI, Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-NTB saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Mataram.

Gubernur NTB didampingi Sekda NTB bersama Anggota DPR RI, Kepala BPS RI, Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-NTB saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Mataram.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Program ini dinilai menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh hingga ke level rumah tangga.

Wakil Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menyebut sensus ekonomi sebagai langkah strategis dalam menyediakan data akurat bagi kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah yang dilakukan pemerintah melalui BPS dalam rangka memotret dan memetakan kondisi perekonomian kita hari ini. Potret ekonomi saat ini dan masa yang akan datang sangat ditentukan oleh pelaksanaan sensus ekonomi ini,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima media ini. Minggu (21/6/2026).

Ia juga menyoroti pembahasan revisi Undang-Undang Statistik yang saat ini tengah bergulir di DPR RI, termasuk evaluasi frekuensi pelaksanaan sensus yang selama ini dilakukan setiap 10 tahun.

Baca Juga :  Diduga Ada Pengkondisian Tender, FPP-NTB Kepung Kejati Desak Usut Proyek Air Bersih Lombok Utara

Dari sisi teknis, Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi kesiapan NTB dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia juga menyoroti capaian ekonomi NTB yang dinilai cukup impresif, termasuk sektor pertanian dan pariwisata.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. NTB juga mencatat capaian yang luar biasa, di antaranya produksi padi yang menjadi salah satu yang terbesar ke dua di Indonesia, dengan pertumbuhan mencapai 14,51 persen. Selain itu, NTB semakin dikenal dunia sebagai destinasi sport tourism sejak penyelenggaraan MotoGP,” ujar Sonny.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki sejumlah pembaruan penting, termasuk perluasan cakupan data hingga sektor pertanian serta metode pendataan langsung ke rumah-rumah warga.

“Kalau sensus ekonomi sebelumnya tidak mencakup sektor pertanian, kali ini sektor tersebut ikut didata. Kami juga akan melakukan pendataan secara door to door ke rumah-rumah, sehingga kami berharap dukungan masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus di lapangan,” katanya.

Baca Juga :  Tak Perlu Calo! PLUT KUMKM NTB Permudah UKM Dapat NIB, Modal, hingga Sertifikat Halal Gratis

Ia menyebut terdapat sekitar 658 ribu unit usaha di NTB, mayoritas merupakan usaha mikro dan kecil, sehingga akurasi data menjadi sangat penting.

“Isi data dengan benar, rahasia data pasti terjaga. Kepada para petugas, pastikan tidak ada yang terlewat dan seluruh data yang dikumpulkan akurat. Sensus ekonomi ini memang sangat menantang karena harus menjangkau seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga usaha rumah tangga, namun hasilnya akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan pencanangan ini turut dihadiri Sekda NTB Abul Chair, para bupati/wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Follow the Money Belum Cukup, Membaca Tiga Putusan Bebas Anggota DPRD NTB
Gubernur Iqbal Bongkar Akar TPPO di NTB
Gubernur NTB Iqbal Disebut Masuk Bursa, Mori Hanafi: KONI Bukan Organisasi Main-Main
Inilah Jumlah dan Pasal Perda Pasar Lombok Tengah yang Diminta Dicabut
Sejumlah Pasal ‘Perda Pasar Lombok Tengah’ Diminta Dicabut
Gubernur NTB Iqbal Ikut Bursa KONI NTB? Mori Hanafi: Kita Senang Saja
Hore! Banding JPU Ditolak, 3 Anggota DPRD NTB Acip, IJU dan Hamdan Tetap Bebas dari Kasus Gratifikasi
Mori Hanafi Kembali Daftar Ketua KONI NTB 2026-2030, Jadi Pendaftar Pertama, Segini Dukungannya
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 18:04 WIB

Follow the Money Belum Cukup, Membaca Tiga Putusan Bebas Anggota DPRD NTB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:33 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Akar TPPO di NTB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:11 WIB

Gubernur NTB Iqbal Disebut Masuk Bursa, Mori Hanafi: KONI Bukan Organisasi Main-Main

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:28 WIB

Inilah Jumlah dan Pasal Perda Pasar Lombok Tengah yang Diminta Dicabut

Rabu, 12 Agustus 2026 - 10:55 WIB

Sejumlah Pasal ‘Perda Pasar Lombok Tengah’ Diminta Dicabut

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Saat Membuka Dialog Strategis Penanganan dan Pencegahan TPPO di NTB, Rabu (12/8/2026).

Pemerintahan

Gubernur Iqbal Bongkar Akar TPPO di NTB

Rabu, 12 Agu 2026 - 14:33 WIB

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Saat Mengevaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Hukum & Kriminal

Inilah Jumlah dan Pasal Perda Pasar Lombok Tengah yang Diminta Dicabut

Rabu, 12 Agu 2026 - 11:28 WIB

Kemenkum NTB Bersama Pemkab Lombok Tengah Melakukan Evaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar.

Hukum & Kriminal

Sejumlah Pasal ‘Perda Pasar Lombok Tengah’ Diminta Dicabut

Rabu, 12 Agu 2026 - 10:55 WIB