SUMBAWAPOST.com | Mataram- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmen reformasi birokrasi dengan melakukan studi tiru pembangunan Zona Integritas (ZI) ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan NTB, Kamis (23/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi KPU NTB dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik.
“Kunjungan ini merupakan upaya kami untuk belajar langsung dari instansi yang telah berhasil menerapkan Zona Integritas secara optimal,” ujar Pria perwakilan dari KPU NTB yang akrab disapa Bang Reza.
Kunjungan ini juga menjadi bentuk pembelajaran dari praktik terbaik (best practices) yang telah dijalankan BPKP NTB dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat mengadopsi strategi dan inovasi yang relevan untuk memperkuat sistem internal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” lanjutnya.
Rombongan KPU NTB yang terdiri dari agen perubahan disambut oleh Kepala Bagian Umum BPKP NTB, Temmy Pratama, bersama Subkoordinator Kepegawaian Jati Dwi Kesumaningrum dan jajaran staf.
Dalam sesi diskusi interaktif, pihak BPKP NTB memaparkan sejumlah langkah strategis dalam meraih predikat WBBM, mulai dari penguatan komitmen pimpinan, inovasi pelayanan publik, hingga pengelolaan eviden dan pemenuhan indikator penilaian Zona Integritas.
“Penguatan komitmen pimpinan dan konsistensi dalam memenuhi indikator penilaian menjadi kunci utama dalam meraih predikat WBBM,” jelas pihak
BPKP NTB dalam pemaparannya.
Paparan tersebut menjadi referensi penting bagi KPU NTB dalam menyusun langkah-langkah penguatan internal ke depan.
Selain itu, inovasi pelayanan publik turut menjadi fokus utama dalam diskusi. KPU NTB menggali berbagai pendekatan kreatif yang telah diterapkan BPKP NTB untuk meningkatkan kualitas layanan serta membangun kepercayaan publik.
“Inovasi pelayanan publik harus terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi birokrasi di lingkungan KPU NTB, sehingga pelayanan publik yang diberikan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
