Gas Program 3 Juta Rumah, Pimpinan DPR RI Sari Yuliati dan Menteri PKP Perkuat Integrasi Data Agar Tepat Sasaran

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pimpinan DPR RI Sari Yuliati saat rapat bersama Menteri PKP membahas percepatan Program 3 Juta Rumah agar tepat sasaran.

Pimpinan DPR RI Sari Yuliati saat rapat bersama Menteri PKP membahas percepatan Program 3 Juta Rumah agar tepat sasaran.

Jakarta| SUMBAWAPOST.com- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, bersama jajaran pimpinan DPR RI menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna mengakselerasi Program 3 Juta Rumah melalui penguatan integrasi data agar tepat sasaran.

Pertemuan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi untuk memastikan kebijakan serta program pembangunan rumah berjalan efektif, transparan, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas nasional bagi keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Menurut Sari Yuliati, penggunaan data terintegrasi menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran negara di sektor perumahan memberikan manfaat nyata.

Baca Juga :  TNI Dompu Kerahkan Seluruh Babinsa Cari Bocah yang Tenggelam di Sungai Silo

“Dengan basis data yang terintegrasi dan pemantauan yang baik, alokasi anggaran negara dapat dikelola lebih efisien dan tepat sasaran. Ini akan memastikan keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan memperoleh hunian yang layak,” ujar Sari Yuliati, dalam keterangan yang diterima media ini. Selasa (24/2/2026).

Kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian terkait, dinilai semakin memperkuat akurasi pelaksanaan program. Pendekatan berbasis data ini juga selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal serta implementasi program publik.

Menteri PKP menegaskan, integrasi data menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan hunian, sekaligus memastikan program tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas.

Baca Juga :  Didepan Pj Gubernur Hassanudin, KPK Ungkap Persoalan di NTB

“Kami ingin setiap rumah yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya sekadar angka target,” kata Menteri PKP.

Sari Yuliati dan juga Anggota DPR RI Dapil NTB II (Lombok) itu menambahkan, sinergi antara DPR RI dan pemerintah yang didukung pemanfaatan data akurat serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat akan menjadikan penyediaan hunian layak bukan sekadar cita-cita, melainkan langkah konkret menuju kesejahteraan bersama.

“Mari kita dukung bersama langkah-langkah strategis ini. Dengan kerja sama yang kuat, harapan masyarakat akan rumah yang layak di setiap sudut negeri bisa terwujud,” pungkas Sari Yuliati.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan
PWI NTB di Bawah Kepemimpinan Iklil-Arul Cetak Sejarah, Gelar UKW Mandiri Terbesar
3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik
Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG
Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya
DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September
Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Dompu Masuk Ranah Partai, Bisa Berujung PAW
Daun Kelor Mengubah Nasib Anak Pelosok Dompu hingga Tembus Pasar Internasional
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 13:40 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat, Ketua Satgas NTB Ingatkan Mitra dan Yayasan

Minggu, 13 September 2026 - 21:44 WIB

PWI NTB di Bawah Kepemimpinan Iklil-Arul Cetak Sejarah, Gelar UKW Mandiri Terbesar

Minggu, 13 September 2026 - 20:13 WIB

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 September 2026 - 19:56 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG

Minggu, 13 September 2026 - 16:31 WIB

Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya

Berita Terbaru

Tiga Ahli Yang Dihadirkan Tim Advokat Bersama Badai NTB Saat Mengikuti Persidangan Kasus ITE di Pengadilan Negeri Raba Bima, Jumat (11/9/2026).

Hukum & Kriminal

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:13 WIB