SUMBAWAPOST.com|Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, serta Satuan Tugas Percepatan MBG kabupaten/kota se-NTB di Mataram, Rabu (4/2/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB sebagai bentuk dukungan sektor hulu pangan terhadap keberlanjutan program MBG.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan pelaksanaan, program ini telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal di Provinsi NTB.
“Hingga saat ini, Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat, didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok, termasuk pelaku usaha dan petani lokal,” ungkap Gubernur.
Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun melalui Program MBG, target tersebut mampu dicapai dalam waktu relatif singkat.
“Untuk bisa menyerap tenaga kerja sebesar ini biasanya dibutuhkan waktu 2–3 tahun. Di NTB, hal itu tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Belum termasuk dampak tidak langsung, seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksinya, kini mendapatkan harga yang lebih layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan seiring meningkatnya permintaan akibat implementasi Program MBG. Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat kondisi geografis NTB yang memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tantangan terbesar ada di wilayah kepulauan dan 3T. Karena itu, pemerintah daerah melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, pembahasan Program MBG dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir sehingga pemerintah daerah memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
“Ke depan, kami akan terus mendukung percepatan pelaksanaan program ini. Bahkan, NTB sudah melampaui target awal yang ditetapkan,” pungkas Gubernur Iqbal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ketua Satgas Percepatan MBG se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
