Transportasi Laut Jadi Penopang Ekonomi NTB, Bappeda Gandeng LPEM UI Petakan Dampak Fiskal dan Konektivitas

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 28 Januari 2026 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Focus Group Discussion (FGD) Bappeda Provinsi NTB bersama LPEM Universitas Indonesia yang membahas peran strategis transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, dan keberlanjutan lingkungan di NTB, berlangsung di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Rabu (28/1/2026).

Suasana Focus Group Discussion (FGD) Bappeda Provinsi NTB bersama LPEM Universitas Indonesia yang membahas peran strategis transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, dan keberlanjutan lingkungan di NTB, berlangsung di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Rabu (28/1/2026).

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas peran strategis transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di NTB.

FGD yang dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB tersebut berlangsung di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Rabu (28/1/2026).

Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda NTB, Suryani Eka Wijaya, Ph.D, menegaskan bahwa transportasi laut memiliki peran vital, tidak hanya sebagai penghubung antarwilayah kepulauan, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di NTB.

Baca Juga :  Gubernur NTB Jawab Kritik FITRA: Belanja Modal 3,4 Persen Akibat Pemotongan DAU, Target 20 Persen Dikejar di APBD-P

Menurutnya, ke depan sektor transportasi laut dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika global, termasuk transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan dan sistem transportasi yang berkelanjutan.

“Kajian yang dilakukan LPEM UI sangat strategis untuk memotret dampak ekonomi dan fiskal secara lebih komprehensif, termasuk peluang pengembangan konektivitas regional Bali-NTB-NTT,” ujar Suryani.

Sementara itu, Wahyu, perwakilan LPEM Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa kajian tersebut menganalisis dampak aktivitas ASDP secara makro. Analisis mencakup kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan pendapatan masyarakat, hingga potensi pendapatan bagi pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga :  Turis Asal Korea Ditemukan Tewas Mengapung di Gili Trawangan

Ia menilai transportasi laut memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan seperti NTB, terutama dalam mendukung distribusi barang, mobilitas orang, dan penguatan konektivitas antarwilayah.

FGD ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, guna memperkuat sektor transportasi laut sekaligus mendukung pemerataan pembangunan serta agenda pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan
DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 15:14 WIB

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Berita Terbaru