SUMBAWAPOST.com|Bima- Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, H. Sukarno, SH mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kota Bima belum memiliki desa wisata secara resmi, meskipun potensi ke arah tersebut terus dipelajari dan dikembangkan.
Hal ini disampaikannya saat membahas peran sektor pariwisata dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Bima saat menerima Kunjungan Dinas Kominfo Provinsi NTB dan sejumlah Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD NTB, dengan Didampingi Kadis Kominfo Kota Bima Dr Muhammad Hasyim, Didampingi Kabid Kabid Kominfo Muhidin, Dinas Ketahanan Pangan yang diwakili Kabid ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Masita, di ruang Rapat Command Center Kantor Wali Kota Bima. Senin (22/12/2025).
“Soal pengentasan kemiskinan tentu ada dinas teknis yang bekerja langsung, seperti Dinas Sosial. Dinas Pariwisata memang kami akui belum memiliki desa wisata, tetapi kami terus mempelajari peluang itu,” ujar Sukarno.
Ia mencontohkan keberhasilan Desa Sade di Lombok sebagai referensi pengembangan desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Di Kota Bima sendiri, pendekatan yang dilakukan masih melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang bergerak secara parsial, namun tetap berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata.
“Teman-teman Pokdarwis ini memang bergerak parsial di kantong-kantong wisata, tapi mereka tetap bergerak bersama kami. Minimal mereka ikut menjaga dan mengelola spot wisata di wilayahnya,” jelasnya.
Sukarno menyebutkan beberapa destinasi wisata alam di Kota Bima masih bersifat alami dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, meski lokasinya relatif jauh dari pusat kota. Salah satu kekuatan yang dinilai bisa menjadi ciri khas adalah tenun Bima, yang dinilai memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi.
“Beberapa lokasi masih sangat alami dan punya kekhasan, seperti tenun. Ini yang akan kami dorong ke depan agar bisa berkembang, mudah-mudahan bisa menjadi desa wisata seperti Desa Sade di Lombok,” katanya.
Terkait Program Desa Berdaya, Sukarno menyebut Kelurahan Jati Baru telah masuk dalam cetak biru program Provinsi NTB dan diarahkan sebagai kawasan sosial untuk pelestarian tenun Bima. Namun ia mengakui, dari sisi variasi motif dan penguatan produk, tenun Bima masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Lombok.
“Ini bisa menjadi PR bersama, terutama bagi provinsi, untuk penguatan UMKM. Mulai dari pengembangan motif, desain, hingga kolaborasi lintas daerah,” ujarnya.
Selain wisata budaya, Jati Baru juga dinilai memiliki potensi wisata alam yang bisa dikembangkan. Namun, Sukarno menekankan pentingnya penguatan pola pikir dan budaya sadar wisata, terutama dalam hal keramahan terhadap wisatawan.
“Perlu ada pelatihan perubahan mindset, agar masyarakat terbiasa menerima orang luar dengan ramah. Ini penting untuk kemajuan pariwisata kita,” tegasnya.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, Sukarno menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki peran dan wilayah dampingan yang jelas. Setiap dinas, kata dia, perlu mengambil bagian sesuai tugas dan fungsinya.
“OPD harus jelas lokasinya, ambil peran untuk pendampingan, identifikasi sumber kemiskinan, dan menjembatani warga miskin ekstrem dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian sosial,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif, termasuk melalui program kebersihan lingkungan dan kepedulian sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kalau ini dilakukan bersama-sama, saya yakin pariwisata dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan seiring,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
