Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus jauh lebih Presisi dan fokus pada kebutuhan nyata Masyarakat. Dalam arahannya Ia mengingatkan seluruh Perangkat Daerah agar memastikan Program Pembangunan Lebih Tepat Sasaran. Menandai Komitmen Pemerintah untuk menghapus Anggaran Mubazir dan Meningkatkan Efektivitas Belanja Daerah.
SUMBAWAPOST.com| Mataram- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menegaskan pentingnya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB Kesatu yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Gubernur NTB, Mataram. Senin (24/11/2025).
“APBD 2026 harus benar-benar membawa keberpihakan dan kemanfaatan bagi masyarakat NTB,” tegasnya.
Wagub yang akrab disapa Umi Dinda itu mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyiapkan berbagai langkah teknis dalam proses perencanaan anggaran untuk memastikan arah pembangunan tetap konsisten. Fokus utama APBD 2026 diarahkan pada percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem serta Penguatan Ketahanan Pangan.
“Penguatan ketahanan pangan harus terus dipacu agar NTB dapat menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Selain isu Sosial dan Ekonomi, pemerintah juga memberi perhatian besar pada pengembangan Ekosistem Industri Agro-Maritim serta peningkatan kualitas sektor pariwisata. Menurutnya, potensi geografis NTB dan kekayaan destinasi wisata yang dimiliki harus dioptimalkan melalui langkah-langkah pengembangan yang terukur.
“Pariwisata NTB harus dapat bersaing dengan Destinasi Internasional melalui peningkatan fasilitas dan kemudahan akses,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Umi Dinda menjelaskan gambaran umum postur APBD 2026. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,64 triliun, dengan belanja sebesar Rp5,75 triliun. Selisih belanja tersebut menghasilkan defisit yang akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Penyesuaian ini disebutnya sebagai langkah realistis untuk menjaga fokus anggaran pada sektor prioritas yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Umi Dinda berharap APBD 2026 menjadi instrumen fiskal yang kuat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk mengantarkan NTB menuju daerah yang lebih makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.
