Ketua Komisi II DPRD NTB Ingatkan: Pariwisata Bukan Hanya Mandalika, Sape sampai Ampenan Harus Terintegrasi

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 14:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Pelita Putra, S.H., menegaskan bahwa pengembangan pariwisata NTB tidak boleh hanya berfokus pada kawasan Mandalika, tetapi harus terintegrasi dengan destinasi lain dari ujung Sape hingga Ampenan.

“Kalau itu saya sepakat. Tetapi yang tidak boleh terlupakan adalah bagaimana kemudian membangun wisata NTB ini tidak semata hanya Mandalika, tetapi harus terintegral dengan daerah wisata mencakup NTB baik dari ujung Sape sampai Ampenan,” tegas Pelita didepan sejumlah wartawan, Selasa (23/9).

Menurutnya, penanganan persoalan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Pariwisata, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mencontohkan pentingnya peran Dinas Perdagangan, Koperasi, hingga UKM dalam menopang industri wisata.

Baca Juga :  QRIS atau ‘Krisis’? Bunda Sinta Ajak Saudagar Muslimah NTB Melek Dompet, UMKM Wajib Main Cerdas

“Kalau mau membangun pariwisata harus dipikirkan juga bagaimana konsep dalam RPJMD terkait dengan keterhubungan antara daerah wisata yang lain. Faktor-faktor pendukung seperti fasilitas umum dan sarana prasarana juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Politisi senior ini menegaskan, koordinasi lintas sektor merupakan pekerjaan besar yang seringkali terdengar mudah diucapkan, tetapi sulit dijalankan. Oleh karena itu, DPRD pun ikut terlibat aktif sejak era TGB dengan melahirkan berbagai regulasi penopang kepariwisataan.

Baca Juga :  Pemprov NTB Apresiasi Temu Ilmiah dan Rakornas Apoteker Indonesia di Lombok

“Misalnya, lahirnya Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Lalu yang terbaru adalah Perda No. 3 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan yang menekankan keterlibatan kearifan lokal, ketersediaan sarana prasarana, dan pariwisata berkelanjutan,” kata Pelita.

Ia menekankan, pariwisata harus menjadi program yang terintegrasi dengan sektor unggulan lainnya, termasuk pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB.

“Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tentu tidak bisa melupakan intervensi anggaran. Bagaimana mau bekerja kalau kemudian intervensi anggarannya tidak ada. Jadi sekali lagi ini adalah kerja besar untuk mengembalikan dunia pariwisata NTB,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Berita Terbaru