Ketua Komisi II DPRD NTB Ingatkan: Pariwisata Bukan Hanya Mandalika, Sape sampai Ampenan Harus Terintegrasi

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 14:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Pelita Putra, S.H., menegaskan bahwa pengembangan pariwisata NTB tidak boleh hanya berfokus pada kawasan Mandalika, tetapi harus terintegrasi dengan destinasi lain dari ujung Sape hingga Ampenan.

“Kalau itu saya sepakat. Tetapi yang tidak boleh terlupakan adalah bagaimana kemudian membangun wisata NTB ini tidak semata hanya Mandalika, tetapi harus terintegral dengan daerah wisata mencakup NTB baik dari ujung Sape sampai Ampenan,” tegas Pelita didepan sejumlah wartawan, Selasa (23/9).

Menurutnya, penanganan persoalan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Pariwisata, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mencontohkan pentingnya peran Dinas Perdagangan, Koperasi, hingga UKM dalam menopang industri wisata.

Baca Juga :  Festival Lansia 2025, Wagub NTB Sebut Ibu Itu Menteri Segalanya, Jadi Harus Sehat Lahir Batin

“Kalau mau membangun pariwisata harus dipikirkan juga bagaimana konsep dalam RPJMD terkait dengan keterhubungan antara daerah wisata yang lain. Faktor-faktor pendukung seperti fasilitas umum dan sarana prasarana juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Politisi senior ini menegaskan, koordinasi lintas sektor merupakan pekerjaan besar yang seringkali terdengar mudah diucapkan, tetapi sulit dijalankan. Oleh karena itu, DPRD pun ikut terlibat aktif sejak era TGB dengan melahirkan berbagai regulasi penopang kepariwisataan.

Baca Juga :  Gedung DPRD NTB Dibakar, Gubernur Iqbal Gerak Cepat Gandeng OKP Cipayung Plus dan BEM Redam Gejolak

“Misalnya, lahirnya Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Lalu yang terbaru adalah Perda No. 3 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan yang menekankan keterlibatan kearifan lokal, ketersediaan sarana prasarana, dan pariwisata berkelanjutan,” kata Pelita.

Ia menekankan, pariwisata harus menjadi program yang terintegrasi dengan sektor unggulan lainnya, termasuk pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB.

“Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tentu tidak bisa melupakan intervensi anggaran. Bagaimana mau bekerja kalau kemudian intervensi anggarannya tidak ada. Jadi sekali lagi ini adalah kerja besar untuk mengembalikan dunia pariwisata NTB,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Wagub NTB Umi Dinda Ajak ASITA Perkuat Kolaborasi Wujudkan Destinasi Wisata Kelas Dunia
Sellywati Resmi Pimpin ASITA NTB 2026-2031, Siap Perkuat Promosi Wisata NTB
Bunda Sinta Dorong Duta Remaja Pariwisata NTB Jadi Wajah Promosi Seni, Budaya, dan Pariwisata Daerah
Ketika Tuntutan Dan Putusan Berbeda: Pelajaran Dari Kasus Radiet/Vira
Kemenkum NTB Dorong LBH GP Ansor Raih Akreditasi, Buka Peluang Bantuan Hukum Didukung APBN
Kasus Kekerasan Seksual Jadi Sorotan, LBH GP Ansor NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Paralegal
Terungkap! Ini Lokasi Tiga Koperasi Tambang di NTB yang Resmi Kantongi IPR
Temuan Mengejutkan DPRemaja 4.0: Ribuan Siswa di Lombok, Semarang dan Jakarta Terpapar Iklan Rokok Dekat Sekolah
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:36 WIB

Wagub NTB Umi Dinda Ajak ASITA Perkuat Kolaborasi Wujudkan Destinasi Wisata Kelas Dunia

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:43 WIB

Sellywati Resmi Pimpin ASITA NTB 2026-2031, Siap Perkuat Promosi Wisata NTB

Kamis, 11 Juni 2026 - 18:57 WIB

Bunda Sinta Dorong Duta Remaja Pariwisata NTB Jadi Wajah Promosi Seni, Budaya, dan Pariwisata Daerah

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:52 WIB

Ketika Tuntutan Dan Putusan Berbeda: Pelajaran Dari Kasus Radiet/Vira

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:35 WIB

Kemenkum NTB Dorong LBH GP Ansor Raih Akreditasi, Buka Peluang Bantuan Hukum Didukung APBN

Berita Terbaru