Elpiji 3 Kg Jadi Barang Mewah di NTB, Senator Mirah: Ini Sudah Krisis, Pemerintah Harus Bergerak

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Kekhawatiran masyarakat NTB terhadap kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (LPG subsidi) tak kunjung reda. Hingga akhir Juli 2025, antrean panjang warga demi mendapatkan tabung gas melon/gas LPG masih terlihat di berbagai wilayah.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti serius kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah terlihat lamban dalam merespons keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.

“Ini bukan sekadar kelangkaan gas, tapi sudah menyentuh hajat hidup orang banyak. Warga tidak bisa masak, pelaku UMKM terganggu operasionalnya, dan dampaknya benar-benar terasa di lapangan. Pemerintah harus bergerak cepat,” tegas Mirah dalam keterangannya, Kamis (31/7).

Baca Juga :  Bukan Cuma Tambora yang Meletus, Senator Mirah Juga ‘Meledak’ Soal 33 Titik Blank Spot di NTB

Di sejumlah daerah seperti Kecamatan Sape dan Kota Bima, antrean warga terlihat mengular sejak pagi buta. Di Kabupaten Sumbawa pun situasi tak jauh berbeda. Banyak warga rela menunggu berjam-jam dengan harapan bisa membawa pulang satu tabung gas.

Mirah menambahkan, kondisi ini jelas memukul kehidupan masyarakat kecil. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan langkah nyata, mulai dari penambahan distribusi hingga pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar tepat sasaran.

Baca Juga :  Deteksi Narkoba, Ratusan Pagawai Kejaksaan Tinggi NTB Jalani Tes Urine

“Kalau masalah ini terus dibiarkan, yang rugi masyarakat kecil. Jangan sampai pemerintah hanya sekadar menunggu laporan, tapi tidak ada aksi nyata di lapangan,” ujarnya menohok.

Menurutnya, keterlambatan penanganan juga berpotensi memicu permainan harga di tingkat pengecer. “Saat ini saja ada indikasi harga di lapangan sudah melambung jauh di atas HET. Ini harus diusut dan dibenahi,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Pengurus Kecamatan Hanura NTB 100 Persen Terbentuk, Struktur Desa Mulai Dikebut
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Selasa, 1 September 2026 - 23:51 WIB

Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan

Berita Terbaru